TOBA, suarapembaharuan.com – Dalam rangka menyerap aspirasi dan meninjau langsung perkembangan kawasan strategis pariwisata nasional, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, melakukan kunjungan kerja ke Toba Caldera Resort, kawasan yang dikelola oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), pada 9 April 2025.
Kunjungan ini bertujuan untuk memahami secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata di kawasan Danau Toba, khususnya terkait kendala perizinan yang masih menjadi hambatan utama dalam mendorong realisasi investasi.
Meskipun para investor menunjukkan minat besar terhadap pengembangan kawasan ini, proses perizinan yang belum sepenuhnya lancar membuat banyak dari mereka menahan diri untuk memulai pembangunan.
Dalam kunjungan tersebut, Lamhot disambut oleh Direktur Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik BPODT, Arditama Nusantara Putra, beserta jajaran. Turut hadir mendampingi, Kepala Divisi Pemasaran BPODT, Mosanda Tampubolon, dan Kepala Divisi Infrastruktur, Malida Girsang, bersama tim teknis.
BPODT menyambut baik kunjungan ini sebagai bentuk dukungan legislatif dalam mengakselerasi pengembangan kawasan Danau Toba. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan DPR, diharapkan pembangunan kawasan strategis pariwisata nasional ini dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
Lamhot menyampaikan bahwa Komisi VII DPR RI berkomitmen untuk terus mendorong penyelesaian berbagai persoalan teknis, termasuk perizinan lintas kementerian yang menghambat proses investasi.
"Kawasan Danau Toba memiliki potensi luar biasa untuk menjadi destinasi pariwisata unggulan dunia. Namun, kita tidak bisa hanya mengandalkan potensi alam semata. Pemerintah harus hadir untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang menghambat investasi, salah satunya adalah perizinan yang masih berbelit. Komisi VII siap menjadi jembatan untuk mendorong percepatan itu," tegas Lamhot.
Dari lokasi berbeda, Direktur Utama BPODT, Jimmy Panjaitan, juga menyampaikan apresiasinya terhadap perhatian yang diberikan oleh Komisi VII DPR RI.
“Kunjungan Pak Lamhot menjadi semangat bagi kami untuk terus mendorong percepatan pengembangan kawasan. Kami percaya bahwa dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPR RI, hambatan-hambatan seperti perizinan dapat segera teratasi, dan investor semakin percaya untuk menanamkan modalnya di Danau Toba,” ujar Jimmy.
Badan Pelaksana Otorita Danau Toba merupakan lembaga di bawah koordinasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang bertugas mempercepat pembangunan dan pengelolaan kawasan wisata Danau Toba sebagai destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia. BPODT bertanggung jawab mengembangkan kawasan otoritatif seluas 386,72 hektare yang terletak di Kabupaten Toba.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar