JAKARTA, suarapembaharuan.com - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk bencana banjir yang melanda wilayah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau.
 |
| Ist |
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, mengatakan penyaluran bantuan Beras CPP ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat yang terdampak bencana.
"Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir yang tengah menghadapi situasi darurat,” ujar Arief di Jakarta.
Dikatakannya, pemanfaatan CPP tidak hanya dalam bentuk intervensi stabilisasi pangan melalui penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), tetapi juga bisa digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana seperti banjir di Inhil.
Sebanyak 26.050,5 kilogram (kg) beras akan disalurkan oleh Bulog kepada masyarakat terdampak bencana melalui pemerintah setempat.
Dikatakannya, total jumlah tersebut dialokasikan untuk 7.443 jiwa selama 14 hari dengan 250 gram beras per jiwa per harinya.
Jumlah beras 250 gram tersebut telah sesuai dengan usulan standar kebutuhan gizi untuk menanggulangi bencana dan keadaan darurat dari Kementerian Kesehatan.
Adapun penyaluran CPP ini merupakan tindak lanjut dari permohonan Bupati Inhil Herman yang mengajukan permohonan kepada Bapanas.
Dalam warkatnya, Bupati Herman menjelaskan bahwa bencana alam banjir di wilayahnya telah ditetapkan status tanggap darurat.
Menurutnya, berhubung masih tingginya curah hujan, maka akan dapat berimplikasi pada meluasnya kawasan terdampak banjir dan terganggunya perekonomian masyarakat.
“Kita terus mendorong sinergi yang kuat dalam penanggulangan bencana ini, terutama dengan Pemkab Inhil. Bersama dengan berbagai pihak yang juga memberi bantuan baik dalam bentuk pangan maupun nonpangan. Kita berharap bencana ini segera berlalu dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas seperti sediakala,” terang Arief lagi.
Ia menegaskan agar Bulog turut mempercepat proses distribusi CPP agar masyarakat yang terdampak bencana dapat segera mendapatkan bantuan.
Per 27 Maret, pada tahun ini pemerintah melalui Bulog telah menyalurkan CPP beras total sebanyak 128 ton untuk kepentingan pemerintah menangani bencana dan keadaan darurat.
Sementara total stok beras yang dikelola Bulog se-Indonesia berada di angka yang sangat tinggi, yakni 2,296 juta ton dan masih akan terus bertambah seiring dengan masifnya penyerapan Bulog terhadap panen dalam negeri.
Arief meminta dalam proses penyaluran CPP beras agar dapat berkoordinasi secara intens, utamanya bersama pemerintah daerah. Tentunya ini demi memastikan penyaluran bantuan berjalan lancar dan tepat sasaran.
Adapun pemanfaatan CPP ini mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penyaluran CPP di mana salah satunya untuk menanggulangi bencana dan keadaan darurat. Di dalam regulasi tersebut, diatur secara teknis mengenai tata Kelola penyaluran CPP.
“Kerangka regulasinya jelas dan bapak Mendagri Tito juga sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah terkait penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ini. Sehingga dapat terbangun stok pangan yang kuat dari pusat hingga daerah, yang diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat,” pungkas Arief.
Kategori : News
Editor : PAS
Posting Komentar