MEDAN, suarapembaharuan.com - Pengurus Majelis Pendidikan Kristen (MPK) Wilayah Sumut-Aceh beraudiensi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Jalan Pelita 4 Kecamatan Medan Perjuangan.
Kehadiran pengurus dipimpin Ketua Umum Dr RE Nainggolan, didampingi Sekretaris Drs Edward Sitorus, anggota bidang II Jadi Pane,anggota Bidang III: Chandra Silalahi, Syafitra Tambunan dan anggota Bidang 4 Prof Bilter Sirait. Rombongan diterima Kadis Pendidikan Kota Medan Benny Sinomba Siregar didampingi Sekretaris Dinas Andi Yudistira.
Dr RE Nainggolan mengatakan, dalam dua bulan kepengurusan ini MPK Sumut-Aceh sudah merangkul sekolah-sekolah Kristen yang ada di Medan, Tebingtinggi, Nias dan Aceh. Sudah 22 yayasan pendidikan Kristen yang masuk menjadi anggota MPK, tapi masih banyak belum masuk.
"Tujuan kami, bagaimana yayasan pendidikan Kristen yang terlupakan bisa terangkat kembali. Mereka para yayasan mengapresiasi Dinas Pendidikan Medan yang sudah memberi dukungan penuh kepada MPK," kata RE Nainggolan.
RE Nainggolan mengemukakan, ada pergumulan sejumlah yayasan pendidikan Kristen tidak mampu mensertifikatkan tanah di lokasi sekolah berdiri dan atas nama siapa sertifikat tersebut dibuat. Tujuannya agar aset yayasan bersertifikat dan bagaimana agar bisa dibebaskan dari BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).
"Bagaimana caranya BPN tidak mengenakan BPHTB, atau apakah bisa Dinas Pendidikan memberikan surat keterangan sebagai pengganti surat tanah," ungkap RE Nainggolan.
Mantan Sekda Pemprov Sumut ini juga berharap jika ada bantuan kepada sekolah-sekolah swasta, jangan lupa mencatatkan bantuan untuk sekolah-sekolah swasta di bawah naungan yayasan Kristen. Misalnya, untuk pembangunan sekolah PAUD, TK, SD maupun SMP, agar tidak sekolah negeri saja yang mendapat bantuan.
Diungkapkannya juga, jika ada pelatihan pelatihan, MPK siap menghadirkan tutor dari ahli-ahli. Karena di MPK banyak guru-guru besar dan doktor yang ahli di bidangnya." terangnya.
Pada kesempatan itu, Sekretaris MPK Edward Sitorus menyampaikan bahwa sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi banyak merugikan sekolah-sekolah swasta. Pasalnya, dengan zonasi banyak murid yang diterima di sekolah negeri, sehingga murid-murid di sekolah swasta tergerus, karena sangat sedikit yang tersisa untuk masuk ke sekolah swasta.
Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Medan Benny Sinomba Siregar berterima kasih atas kunjungan MPK, terlebih ketuanya adalah tokoh masyarakat Sumut Dr RE Nainggolan. Dia sudah mencatat apa yang menjadi harapan MPK, Dinas Pendidikan Medan berupaya memenuhinya. Dinas pendidikan dan MPK siap berkordinasi den berkolaborasi guna memajukan pendidikan swasta khususnya di yayasan pendidikan Kristen.
Mengenai sertifikat tanah kata Benny Sinomba, pihaknya kami belum pernah ikut mengeluarkan surat rekomendasi, tapi akan mempelajari apakah bisa mengeluarkan rekom. Sedangkan bantuan mobiler sekolah maupun pelatihan, dinas akan terus koordinasi dengan MPK jika program tersebut dibuka.
“Sedangkan sistem zonasi, pemerintah pusat sedang mengevaluasi, mengenai kurangnya murid ke swasta bukan sepenuhnya disebabkan sistem zonasi, tapi banyak orangtua menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah internasional," ungkap Benny Sinomba.
Sekretaris Dinas Andi Yudistira menambahkan, pihaknya akan tetap mengayomi sekolah swasta Kristen melalui MPK kita tetap berkordinasi apa yang kita berikan kepada sekolah." Kita kordinasi mana sekolah-sekolah Kristen yang akan kita bantu, juga memberi reward kepada sekolah terbaik, prioritas kami bukan hanya sekolah negeri, swasta juga kami perhatikan," ucap Andi Yudistira. (Ril)
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar