JAKARTA, suarapembaharuan.com - Hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan mayoritas publik menilai Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) cocok bergabung dengan Partai Gerindra seusai keluar dari PDIP. Kehadiran Jokowi di Gerindra akan saling menguntungkan dan faktor kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pengikat.
 |
| Joko Widodo (Jokowi). Ist |
"Dari temuan survei didapati bahwa mayoritas responden memproyeksikan kemungkinan Pak Jokowi untuk bergabung dengan parpol cukup besar. Meski sudah purna tugas, mayoritas responden menyetujui bila Pak Jokowi bergabung dengan partai politik. Responden yang sangat setuju Pak Jokowi masuk parpol sebesar 37,15 persen dan yang Tidak Setuju 21,13 persen responden," ujar Wakil Direktur LPI Ali Ramadhan dalam acara launching hasil survei bertajuk 'Evaluasi Kabinet Merah Putih Akhir Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025' di Hotel Aryaduta, Semanggi, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).
Saat diajukan pertanyaan lebih lanjut soal alasan responden yang tidak setuju Jokowi bergabung di parpol, mereka yang menjawab akan membuka potensi konflik kepentingan cukup besar yaitu, 35,27 persen responden. Sebagian besar lainnya, menilai bahwa karir politik Pak Jokowi sudah cukup.
Sementara mereka yang menyetujui Jokowi bergabung di partai politik agar dukungan terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tetap terkonsolidasi. Mereka yang memilih jawaban ini cukup besar, yaitu sebesar 37,42 persen, selain untuk memperkokoh dukungan politik dan arah Pembangunan Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan dukungan politik cukup signifikan.
"Lalu saat ditanyakan kepada responden, di Parpol mana Pak Jokowi sebaiknya bergabung, sebagian besar responden memilih Gerindra. Sebanyak 37,.84 persen responden memilih Gerindra sebagai parpol yang terproyeksi akan semakin besar bila Pak Jokowi bergabung. Sebagian lainnya, menilai bila tidak bergabung ke Partai Gerindra, fragmentasi politik akan semakin terpolarisasi dan akan membuka potensi konflik dengan Presiden Prabowo Subianto," jelas Ali.
Survei nasional yang diselenggarakan LPI ini dimulai pada 12-19 Desember 2024. Survei ini bermaksud mengumpulkan pandangan kelas menengah intelektual tentang evaluasi kabinet Merah Putih akhir tahun 2024 dan Proyeksi 2025. Kelas menengah intelektual yang dimaksud dalam survei ini adalah kelompok masyarakat berpendidikan tinggi (S1, S2, S3) yang secara sadar dan aktif mengamati proses sosial dan politik dan memiliki pandangan mandiri terhadap situasi sosial-politik yang terjadi, setidaknya selama tahun 2024.
Survei Evaluasi KMP Akhir Tahun 2024 dan Proyeksi 2025 ini dilakukan di 20 Provinsi Besar di Indonesia. Jumlah responden dalam survei ini sebanyak 700 orang dengan pengambilan sampel yang digunakan melalui Purposive Sampling, di mana responden yang terpilih adalah memiliki kriteria khusus seperti dosen/ pakar, peneliti, NGO, hingga aktivis. Metode dalam survei yang digunakan melalui google form, email, whatsapp hingga tatap muka secara daring. Sementara error sampling dalam survei ini +/- 3,69 % pada interval dengan tingkat kepercayaan 95%.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar