JAKARTA, suarapembaharuan.com - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun strategi untuk mewujudkan kemandirian energi.
 |
| Ist |
Wakil Menteri ESDM Yuliot mengatakan, untuk memenuhi ketersediaan energi nasional, salah satunya bisa dicapai dengan menggunakan substitusi dari energi, seperti LPG yang bisa disubstitusi dengan hilirisasi batubara.
"Bagaimana kita menyediakan LPG yang cukup yang sebagian besar berasal dari impor? Justeru ini kita mengharapkan substitusinya dari hilirisasi," tutur Yuliot.
Yuliot menyebutkan, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan batubara cukup besar, sehingga itu bisa dijadikan peluang untuk melakukan hilirisasi batubara menjadi gas.
Dan Indonesia bisa mencontoh dari beberapa negara lain yang sudah mengimplementasikan hilirisasi batubara.
Yuliot menambahkan, upaya lain pemerintah adalah dengan melakukan pengembangan sumur minyak dan gas bumi, untuk mengejar ketersediaan energi dalam negeri agar tercukupi.
Meski demikian, sambung Yuliot, untuk memenuhi ketersediaan energi nasional, pemerintah tidak hanya bergantung kepada energi berbasis fossil saja, melainkan juga dengan energi baru terbarukan (EBT).
"Untuk ketersediaan energi ke depan, itu tidak hanya berasal dari energi fosil, tapi kita juga akan memakai EBT. Termasuk yang berasal dari bahan bakar nabati, itu berupa biosolar, bioetanol, dan biodiesel," ujarnya.
Ia menyebutkan, untuk meningkatkan ketersediaan energi, pemerintah akan meningkatkan pemanfaatan biodiesel hingga B100. Di mana sejak Agustus Tahun 2023 lalu, program mandatori Biodiesel B35 sudah diluncurkan, dengan pencampuran 35% Biodiesel ke dalam solar.
"Pemerintah juga menargetkan B100, yang sekarang sudah itu B35 yang akan ditingkatkan ke B40 B50 B60 sampai dengan B100 ke depan," jelasnya.
Terkait ketersediaan bahan baku dalam program biodiesel, Yuliot menyebutkan bahwa hal tersebut sudah dibahas bersama stakeholder terkait.
"Kita juga sudah rapatkan dengan stakeholder, kalo untuk bio ini kan berasal dari sektor pertanian. Dan hal ini sudah dikonsolidasikan dengan Kementerian Pertanian," tutupnya.
Kategori : News
Editor : AAS
Posting Komentar