JAKARTA, suarapembaharuan.com - Pemerintah menargetkan penambahan kepemilikan (akuisisi) saham Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10%. Jika berhasil, porsi saham pemerintah akan meningkat dari 51% menjadi 61%.
 |
| Ist |
Hal ini memperkuat posisi Indonesia dalam pengelolaan perusahaan tambang besar tersebut.
"Proses divestasi masih menunggu finalisasi dari pihak Freeport. Kami masih menunggu hasil finalisasi tersebut. Beberapa waktu lalu ada insiden kebakaran di pabrik asam sulfat mereka, jadi setelah tim selesai menangani ini, kami akan lanjutkan pembicaraan soal tambahan saham," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Bahlil mengungkapkan ini seusai rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.
Meski begitu, Bahlil memastikan bahwa perpanjangan ini akan memberikan keuntungan signifikan bagi Indonesia, terlebih dengan kepemilikan pemerintah yang sudah lebih dari 50%.
"Saya pastikan bahwa perpanjangan ini akan bagus untuk Indonesia. Karena 51% sahamnya itu adalah sekarang milik pemerintah indonesia," kata Bahlil.
Terkait biaya tambahan saham 10% tersebut, Bahlil optimis harganya tidak akan membebani anggaran pemerintah. Bahkan, opsi tanpa biaya tetap terbuka, tergantung pada hasil negosiasi antara pemerintah dan Freeport.
"Kami mengupayakan harga serendah mungkin. Bahkan berpotensi bisa gratis. Insya Allah, proses ini kita upayakan selesai paling lambat awal tahun depan, tergantung dari komunikasi PT Freeport," ungkap Bahlil.
Dengan tambahan saham ini, Indonesia diharapkan semakin kuat dalam pengelolaan sumber daya alam strategis di wilayah tambang Papua, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memastikan manfaat optimal bagi negara.
Kategori : News
Editor : YZS
Posting Komentar