Perlunya Prabowo Memilih Zaken Kabinet di Bidang Hukum Demi Profesionalisme dan Penegakan Hukum yang Transparan

JAKARTA, suarapembaharuan.com – Dalam menghadapi tantangan hukum yang semakin kompleks, banyak kalangan mendorong calon presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan pemilihan anggota kabinet yang berfokus pada bidang hukum dengan pendekatan yang lebih profesional. Hal ini dianggap krusial untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan menghindari politisasi dan afiliasi politik yang dapat merugikan kepercayaan publik.

Beberapa pengamat menekankan pentingnya memilih individu yang berpengalaman dan memiliki rekam jejak yang baik dalam bidang hukum, serta komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan dan integritas. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat lembaga-lembaga hukum di Indonesia, mengurangi korupsi, dan meningkatkan akuntabilitas.

“Pengangkatan anggota kabinet yang profesional di bidang hukum misalnya akan membantu mengurangi persepsi konsolidasi kekuasaan, yang sering kali akan menjadi sorotan publik,” ujar seorang analis politik. “Masyarakat perlu melihat bahwa pemerintah berkomitmen untuk menegakkan hukum tanpa intervensi politik, dan karenanya Pengangkatan Aparatur Hukum harus tegas dan menghindari kesan politiksasi, hal itu diawali dengan Pemilihan figur aparatur hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan, kata Dr Fitrian S.H., M.H, Akademisi dan Pegiat Anti Korupsi.

Selain itu, profesionalisme dalam kabinet hukum diharapkan dapat memfasilitasi reformasi yang lebih efektif dan efisien dalam sistem hukum, sehingga rakyat merasa lebih terlindungi dan berkeadilan. Dengan demikian, Presiden Prabowo diharapkan mampu menyusun tim hukum yang tidak hanya kompeten, tetapi juga independen dari kepentingan politik.

Melalui pendekatan ini, diharapkan Prabowo dapat membangun fondasi yang kuat untuk kepercayaan publik, serta menciptakan iklim hukum yang lebih kondusif bagi perkembangan demokrasi dan pembangunan nasional. Perhatian terhadap pemilihan anggota kabinet yang tepat di bidang hukum menjadi langkah awal yang penting menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

“Jika salah langkah jika Prabowo mengambil pembantu di Kabinet khususnya untuk Kapolri dan Jaksa Agung, akan memberikan keraguan dan kesan adanya upaya konsolidasi, bukan saja politik, tapi hukum demi poitik, kesan ini harus dihindari”.

Kategori : News

Editor     : AHS