MEDAN, suarapembaharuan.com - Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berani mengungkap pengakuan mantan Gubernur Maluku Utara, AGK) terkait kasus tambang yang menyeret nama Bobby Nasution, disebut sebagai Blok Medan.
 |
| Gandi Parapat |
Koordinator PMPHI, Gandi Parapat mengatakan, tidak adanya nyali lembaga antikorupsi untuk mengusut tuntas kasus pertambangan tersebut, secara otomatis sudah menyandera Bobby Nasution, yang tidak lain merupakan calon gubernur (Cagub) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Sumut.
"Kita menduga KPK sedang melakukan manufer di balik kasus pertambangan ini. Diamnya lembaga antirasuah ini tentunya membawa pengaruh besar di tengah masyarakat, khususnya pemilih dalam Pilgub di Sumut tersebut," ungkap Gandi Parapat, Senin (28/10/2024).
Gandi Parapat mengkhawatirkan, keberadaan lembaga antikorupsi tidak dapat dipercaya lagi oleh masyarakat untuk melakukan pemberantasan korupsi di negeri ini. Kondisi ini jika terjadi bisa memperburuk perekonomian bangsa, khususnya masyarakat yang menuntut keadilan. Apalagi, masalah Blok Medan yang disebut AGK bukan persoalan asing bagi masyarakat.
"Kita minta supaya KPK objektif untuk melihat perkembangan di tengah masyarakat. Jangan pula gara - gara Blok Medan justru KPK memperburuk situasi dengan mengenyampingkan permasalahan, apalagi menjelang Pilgub Sumut tersebut. KPK harus berani melaporkan perkembangan kasus ini," kata Gandi.
Gandi mengamati, elektabilitas menantu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalami penurunan. Ini terjadi karena KPK yang terkesan melakukan "penyanderaan" karena belum juga mengumumkan keterkaitan Bobby Nasution seperti yang disebutkan mantan Gubernur Maluku Utara tersebut.
"Seharusnya KPK mendorong pilkada berjalan jujur, adil, fair dan berkeadilan. Bukan seperti yang terjadi saat ini, lembaga antirasuah malah diam. Sementara itu, masyarakat ingin mendapatkan informasi dari KPK. Ini bisa menimbulkan masalah baru untuk ke depannnya. Jangan sampai muncul kegaduhan di antara pendukung," sebutnya.
Disebutkan, tidak ada lagi pengaruh Jokowi dalam Pilgub Sumut. Tentunya ini sangat berbeda saat Pilkada Medan, beberapa tahun lalu. Saat itu, nama besar Jokowi masih bisa mempengaruhi pilihan masyarakat.
"Saat ini, bukan lagi pengaruh Jokowi yang dipertimbangkan, namun kinerja KPK yang justru dipertanyakan. Persoalan ini dikhawatirkan memicu persoalan baru menjelang pilkada dan setelah pengumuman hasil pilkada nanti," pungkasnya.
Kategori : News
Editor : ARS
Posting Komentar