JAKARTA, suarapembaharuan.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika mengajak penyelenggara platform digital berperan aktif dalam penanganan dan pemberantasan berita palsu atau hoaks mengenai Pilkada Serentak 2024.
 |
| Ist |
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Prabunindya Revta Revolusi menyataakn platform digital memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah persebaran berita hoaks di platform masing-masing.
"Berita hoaks yang menyebar di ruang digital dinilai berpotensi mengganggu kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia. Platform yang masuk ke ruang digital kita juga harus bertanggung jawab terhadap persebaran isu hoaks yang ada di platform masing-masing," ungkapnya dalam Forum Komunikasi dan Konsultasi (FKK) Peran Strategis Media Massa Nasional dalam Mendukung Pemberitaan Positif Pilkada Serentak 2024 di Jakarta Pusat.
Catatan Kementerian Kominfo, sejak Januari hingga Agustus 2024, telah ditemukan sebanyak 1.195 isu hoaks terkait Pemilihan Presiden (Pilpres). Menurutnya, konten hoaks sangat berbahaya karena berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap fenomena politik, terutama jelang Pilkada Serentak yang akan segera berlangsung.
“Isu hoaks ini sangat berbahaya, baik dalam bentuk disinformasi maupun malinformasi. Hal ini dapat membuat publik memiliki pemahaman yang keliru terhadap situasi politik yang terjadi,” tandas Dirjen Prabu Revolusi.
Kementerian Kominfo akan mendorong platform digital untuk terlibat aktif dalam melakukan filtrasi terhadap konten hoaks. Platform digital memiliki teknologi yang paling memadai untuk melakukan pemfilteran dan pengawasan terhadap konten yang berpotensi memecah belah bangsa.
“Kami berharap agar platform digital ikut bertanggung jawab dalam proses filtrasi ini. Kami juga berharap konstruksi dunia maya tidak terlalu jauh dari realitas di dunia nyata,” ungkap Dirjen IKP Kementerian Kominfo.
Sementara Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto menekankan arti penting peran media massa dalam menciptakan Pilkada Serentak 2024 yang damai.
"Sebagai salah satu pilar demokrasi, media massa sangat memiliki andil untuk menyukseskan Pilkada 2024, karena itu kami mengajak seluruh insan pers bisa berkolaborasi bersama menciptakan demokrasi Indonesia yang sesungguhnya," tuturnya.
Dalam forum itu tampak hadir perwakilan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Anggota Dewan Pers Totok Suryanto, serta sejumlah pimpinan dari Kementerian Kominfo.
Kategori : News
Editor : PAS
Posting Komentar