JAKARTA, suarapembaharuan.com - Anggota Komisi IV DPR RI Khalid menyoroti mengenai kesiapan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam membuat skema distribusi subsidi pupuk.
 |
| Anggota Komisi IV DPR RI Khalid. Ist |
Lantaran subsidi pupuk ini juga menjadi salah satu program prioritas yang diusung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran.
Ia berharap Kementan dapat memiliki skema konkrit terkait subsidi pupuk tersebut agar tidak ada lagi masalah dalam pendistribusiannya.
“Kan ke depan kita rencana penyaluran pupuk itu bersubsidi berupa uang tunai, benar? Rencana belum ada skema yang konkrit? Jadi ini perlu dari kami dari partai Gerindra ini harus ada skema konkrit. Kemarin kita ada skema kacau balau, sehingga kita ada yang lebih bayar dan lain sebagainya,” ujar Khalid.
Hal itu ia pertanyakan kepada Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Eselon I Kementan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu terus menekankan kepada Kementan untuk segera membuat skema konkrit pendistribusian pupuk bersubsidi tahun 2025. Sehingga permasalahan pupuk bersubsidi tidak terus terjadi.
“Untuk 2025 kami berharap dari Fraksi Partai Gerindra, ada skema yang konkrit. Kalau memang subsidinya dalam bentuk uang virtual account, bagaimana skemanya? Siapa pengelolanya? Ini harus harus betul-betul Pak," kata Khalid.
Karena problem pupuk ini menurut dia, sudah lama dan selalu ada masalah-masalah yang terjadi menyangkut pupuk yang ditangani Komisi IV.
"Jadi kita mencari solusi agar insyaallah 2025 itu tuntas tidak bermasalah,” harap Legislator Dapil Aceh II itu.
Kategori : News
Editor : RAS
Posting Komentar