Mengundurkan Diri dari Ketua Umum Golkar, Waspadai Manuver Airlangga Hartarto

JAKARTA, suarapembaharuan.com - Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) menengarai pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar merupakan bagian dari manuver politik untuk menarik perhatian Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Gandi Paeapat

Koordinator PMPHI, Gandi Parapat mengatakan, pengunduran diri Airlangga Hartarto sudah menimbulkan spekulasi negatif untuk keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pihak yang dituding menekan Airlangga supaya segera mengundurkan diri.

"Manuver Airlangga ini bukan hanya menimbulkan persfektif negatif di masyarakat namun berdampak pada tuduhan publik tanpa bukti yang kuat. Padahal, Airlangga sudah memutuskan seluruh bakal calon (bacalon) kepala daerah di daerah yang menyelenggarakan pilkada," ujar Gandi Parapat.

Gandi menduga, pengunduran diri Airlangga Hartarto tidak terlepas dari upaya mendapatkan dukungan dari Presiden Jokowi dari masalah hukum yang sedang dihadapinya. Mulai dari kasus yang ditangani Kejagung terkait cruide palm oil (CPO), pelepasan ribuan kontainer hingga masalah nikel.

"Airlangga memutuskan Golkar untuk mendukung Bobby Nasution sebagai bakal calon gubernur di Pilgub Sumut. Padahal, ada kader terbaik yang memiliki jasa untuk layak diusung. Namun, Airlangga tidak mempertimbangkan itu. Apakah Airlangga layak untuk diberikan empaty?

Menurutnya, Airlangga justru menjatuhkan marwah besar Partai Golkar jika Ketua Umun Partai Golkar hasil musyawarah nasional (Munas) nantinya, justru memutuskan Gibran Rakabuming Raka sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga bisa dituding sebagai pihak yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dengan menjual partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Kita menyarankan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengantisipasi segala bentuk skenario dan manuver tersebut. Jangan sampai pemerintahan presiden terpilih justru berjalan singkat. Segala kemungkinan terburuk di dalam politik bisa saja terjadi," sebutnya.

Gandi juga menyarankan Presiden Jokowi untuk mencopot Airlangga dari jabatannya sebagai Menko Perekonomian. Airlangga layak dicopot karena tidak mengundurkan diri pascamengumumkan pengunduran diri dari Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga juga tidak layak untuk masuk dalam pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Kategori : News

Editor      : AHS