JAKARTA, suarapembaharuan.com - Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait soal penggunaan alat kontrasepsi bagi pelajar sekolah, pos polisi dari Cina di Indonesia maupun penggunaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sana.
 |
| Gandi Parapat. Ist |
Koordinator PMPHI, Gandi Parapat mengatakan, peraturan pemerintah terkait Undang - undang Kesehatan yang notabene alat kontrasepsi untuk pelajar sekolah, bukan merupakan langkah baik untuk melindungi kalangan pelajar di lingkungan sekolah. Sebaliknya, peraturan itu justru bisa berdampak buruk.
"Peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah dikhawatirkan berimplikasi buruk dan bertentangan dengan budaya dan agama yang dianut di Tanah Air. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah dan diteken oleh Presiden Jokowi itu terkesan mengadopsi budaya barat dalam melakukan seks bebas," ujar Gandi Parapat.
Gandi menyarankan Presiden Jokowi untuk mengkaji ulang peraturan baru yang sudah dikeluarkan tersebut. Termasuk menjelaskan kepada masyarakat soal pembangunan polisi maupun kepastian IKN. PMPHI tidak menginginkan nama Indonesia justru diganti dan berubah nama menjadi IKN.
"Apalagi kita mendapatkan informasi dari media bahwa IKN dikelola oleh investor selama 190 tahun. Kondisi ini dikhawatirkan mempengaruhi hak adat dan ulayat masyarakat di Kalimantan yang berada di sekitaran IKN. Ini bisa memicu konflik antara masyarakat dengan pemerintah dan kalangan investor," katanya.
Menurutnya, peraturan terbaru yang diteken oleh Presiden Jokowi justru bisa berdampak pada pemerintahan baru Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pemerintahan baru mendatang bakal kesulitan menghadapi segala penolakan di masyarakat.
"Mulai dari penggunaan alat kontrasepsi di lingkungan sekolah, pengelolaan IKN oleh investor asing selama 190 tahun, HUT Kemerdekaan RI yang dipusatkan di IKN, justru bisa memicu ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintahan baru, Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kita melihat ada skenario aneh," sebutnya.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar