BUMN Harus Menjadi Tempat Kerja Kondusif dan Bebas dari Politik Menjelang RUPS

JAKARTA, suarapembaharuan.com – Teddy Anggoro, pakar hukum BUMN dari Universitas Indonesia, menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta menjauhkannya dari politik kotor, khususnya menjelang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).



Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya demo dan hoax yang menargetkan pejabat tinggi BUMN, termasuk Dany Amrul Ichdan, Wakil Direktur Utama MIND ID, dan Kamelia Faisal, Direktur Biofarma. Serangan ini menunjukkan adanya upaya untuk mendiskreditkan manajemen BUMN di waktu-waktu krusial.


"Salah satu bagian menimbang dalam UU BUMN, mengarahkan segala upaya untuk menjadikan BUMN perusahaan-perusahaan yang profesional yang akhirnya akan membawa pada kesejahteraan rakyat Indonesia," ujar Teddy Anggoro dalam keterangannya pada wartawan di Jakarta, Jumat (2/8/2024).  


Ia menekankan bahwa kunci utama dalam pengembangan BUMN terletak pada profesionalisme yang mendorong perusahaan untuk memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.


"Sebenarnya syarat untuk menciptakan BUMN yang profesional adalah manajemen perusahaan yang sepenuhnya fokus pada pengembangan dan kemajuan perusahaan. Sehingga hal-hal pribadi harus dikesampingkan dan diletakkan di bawah kepentingan korporasi," tegasnya. 


Menurutnya, pengelolaan yang terfokus pada kepentingan perusahaan akan menghindarkan BUMN dari berbagai masalah yang dapat menghambat operasional dan peningkatan nilai perusahaan. Permasalahan pribadi yang berkepanjangan dalam manajemen BUMN dapat berdampak negatif pada operasional perusahaan.


"Permasalahan pribadi dalam manajemen yang berkelanjutan dan terus menerus akan berakibat pada terhambatnya operasional dan peningkatan nilai perusahaan. Karena jika terjadi kondisi di mana permasalahan pribadi berkembang menjadi permasalahan hukum, maka biaya, waktu, dan perhatian perusahaan akan tersita dan menghambat tercapainya tujuan dalam undang-undang BUMN," jelas Teddy.


Menjelang RUPS, sering kali BUMN dihadapkan pada isu-isu yang tidak berdasar serta serangan politik yang bertujuan melemahkan manajemen. Kasus terbaru yang menimpa Dany Amrul Ichdan dan Kamelia Faisal adalah contoh nyata dari upaya-upaya tersebut. Serangan ini, berupa demo bayaran dengan partisipasi yang minim dan penyebaran hoax di media sosial, tidak hanya mengganggu individu yang bersangkutan tetapi juga mempengaruhi stabilitas dan fokus perusahaan.


"Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam manajemen BUMN. BUMN harus menjadi tempat bekerja yang kondusif, bebas dari politik kotor, terutama menjelang RUPS," kata Teddy. 


Menurutnya, menjaga lingkungan kerja yang profesional dan bebas dari intrik politik adalah langkah krusial untuk memastikan BUMN dapat beroperasi secara optimal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.


Dengan mengutamakan profesionalisme dan menjauhkan politik dari manajemen BUMN, Teddy percaya bahwa perusahaan-perusahaan negara dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.


"Sangat disayangkan jika kredibilitas seseorang diserang tanpa bukti hukum dan akurasi data yang valid. Ini menjadikan kebebasan berekspresi yang tidak bertanggung jawab. Menjelang RUPS ataupun rumor pergantian direksi, serangan bermuatan pribadi dan hoax sering terjadi. Walaupun kita yakin, publik sudah semakin cerdas dan bijak memahami informasi media sosial dan gerakan-gerakan demonstrasi," tutup Teddy Anggoro.


Kategori : News


Editor      : AHS

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama