JAKARTA, suarapembaharuan.com - Pusat Monitoring Politik Indonesia (PMPHI) menyarankan menteri yang notabene pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya tidak membuat aturan maupun keputusan yang bisa mempengaruhi pemerintahan.
 |
| Gandi Parapat |
Koordinator PMPHI, Gandi Parapat mengatakan, menteri yang sembrono memberikan statemen ke media bisa blunder yang berdampak pada Presiden Joko Widodo menjelang akhir pemerintahan. Kondisi ini bisa membingungkan masyarakat.
"Baru - baru ini, kita mendengar bahwa Menteri Ekonomi Airlangga Hartarto menyampaikan, bahwa pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak dilakukan di ibu kota nusantara (IKN) melainkan di Jakarta. Kita menilai, pernyataan Airlangga sudah melampaui kewenangan Presiden Jokowi," ujar Gandi Parapat, Kamis (11/7/2024).
Menurut Gandi, Presiden masih memiliki kewenangan untuk menentukan pelantikan Prabowo Subianto. Selain itu, Presiden Jokowi lebih layak untuk menyampaikan langsung ke publik untuk lokasi pelantikan presiden terpilih hasil pilpres pada Februari 2024 tersebut.
"Kita melihat seperti ada upaya cari muka dari persoalan yang disampaikan ke publik terkait lokasi pelantikan presiden terpilih. Ada kesan, bahwa Presiden Jokowi tidak dihormati lagi. Padahal, Presiden Jokowi memiliki jasa dalam menempatkan Airlangga sebagai menteri," kata Gandi.
Gandi juga menyoroti statemen Mendagri Tito Karnavian yang memperbolehkan ASN untuk menghadiri kampanye pasangan calon kepala daerah menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 tersebut. Upaya ini dinilai bisa mengundang kegaduhan yang bisa memicu konflik antarpendukung.
"Tidak elok jika ASN dibiarkan menghadiri kampanye pilkada. Seharusnya ASN yang menghadiri kampanye calon kepala daerah itu ditindak tegas. Bila perlu dipecat dari ASN. Membiarkan ASN menghadiri masa kampanye calon kepala daerah itu bisa dianggap pelanggaran karena tidak netral," sebutnya.
Oleh karena itu, Gandi menyarankan Presiden Jokowi supaya mengingatkan pembantunya supaya tidak memberikan statemen yang bisa mengundang kegaduhan di tengah masyarakat. Bila perlu Jokowi memberikan peringatan keras untuk mencopot jabatan menteri yang sudah membingungkan masyarakat.
Kategori : News
Editor : ARS
Posting Komentar