PBHI Dorong Representasi Perempuan dalam di Pimpinan dan Dewas KPK

JAKARTA, suarapembaharuan.com - Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mendorong adanya representasi perempuan di level pimpinan dan dewan pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Julius yakin bisa dilakukan oleh Presiden Joko Widodo karena memiliki rekam jejak memilih pimpinan KPK seorang perempuan. 



"Terobosan-terobosan yang pernah Jokowi lakukan misalnya terkait representasi perempuan di pimpinan KPK. Jokowi pernah memiliki rekam jejak memilih pimpinan KPK seorang perempuan," ujar Julius dalam diskusi publik PBHI dan Transparency Internasional Indonesia bertajuk 'Pentingnya Representasi Perempuan dalam Pimpinan KPK dan Dewan KPK' di Jakarta, Jumat (21/6/2024).


Julius menekankan pentingnya perspektif perempuan di institusi KPK. Menurut riset Litbang KPK, kata dia, salah satu faktor kriminogen terjadinya korupsi adalah dorongan dari para istri.



"Oleh karena itu, trobosan Jokowi dalam  menempatkan perempuan menjadi pimpinan KPK sangat ditunggu-tunggu bahkan jika diperlukan dominan dalam komposisi pimpinan KPK dan Dewas sehingga dapat memecahkan permasalahan tersebut dan bahkan menjadi titik balik KPK di masa datang," imbuh Julius.


Julius juga menyinggung terobosan lain dari pemerintahan Jokowi dalam melakukan seleksi pimpinan lembaga. Terobosan tersebut adalah masyarakat sipil menjadi mitra pansel dalam penelusuran rekam jejak kandidat seperti di KY, Komjak dan lain-lain. 



"Namun hal ini belum terlihat dalam pemilihan capim KPK," tandas dia.


Selain itu, Julius Ibrani juga menyinggung pentingnya Pansel mencari sosok pimpinan KPK yang memiliki background kepemimpinan yang baik dan kuat. 



"Kami mengusulkan kepada pansel bahwa titik balik yang dapat mengubah KPK ke depan bisa dimulai dengan mencari sosok perempuan yang powerfull dan kuat sehingga mampu menyelesaikan kompleksitas masalah yang terjadi di KPK hari ini," jelas dia.


"Pansel KPK harus melihat bahwa ada kompleksitas dan dinamika permasalahan yang terjadi di KPK dan hal itu harus menjadi bahan uji bagi kandidat capim KPK," pungkas Julius menambahkan.


Kategori : News


Editor      : AHS

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama