JAKARTA, suarapembaharuan.com – Populasi penyu di dunia telah dilaporkan menurun sejak beberapa dekade lalu. Ada tujuh spesies penyu di dunia yang masuk dalam daftar merah (red list) oleh regulasi IUCN dengan status terancam punah, langka, dan rentan, kecuali penyu pipih (Natator depressus).
 |
| Ilustrasi |
Di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan aturan perlindungan penuh pada jenis-jenis penyu yang tercantum pada UU No. 5 Tahun 1990. Kemudian, Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan Rencana Aksi Nasional (RAN) konservasi penyu skala nasional melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No, 65 Tahun 2022, sebagai rujukan pengelolaan penyu di Indonesia.
Namun, adanya isu dan tantangan perburuan, perdagangan dan konsumsi produk-produk turunan penyu, habitat kritis yang terancam, adanya penyu sebagai tangkapan tidak disengaja (bycatch) dan kejadian terdampar, serta tidak teraturnya implementasi kebijakan pengelolaan penyu yang berkelanjutan, menjadi penting untuk ditemukan solusinya. Sehingga hal ini mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia bersama Yayasan WWF Indonesia dan Yayasan Taka menyelenggarakan simposium penyu pada tahun 2023 lalu untuk mendapatkan rekomendasi dari berbagai pihak dan menemukan hasil kajian sebagai referensi untuk pengelolaan penyu sebagai spesies yang dilindungi.
Berdasarkan hasil dari simposium tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan meluncurkan 26 makalah yang diterbitkan pada Proceeding 2023 Indonesia Sea Turtle Symposium: and the Greater Coral Triangle Region “The Pathways of Sea Turtle Conservation and Studies in Indonesia and the Greater Coral Triangle Region: Progress, Current Status and Future Directions.
Victor Gustaf Manopo, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP mengatakan, ”Prosiding ini diharapkan dapat menghadirkan hasil-hasil penelitian terbaru mengenai keberadaan penyu di wilayah segitiga karang dunia, khususnya di perairan Indonesia”.
Pada prosiding ini memuat lima tema makalah yang telah melalui proses evaluasi penyunting dan perbaikan oleh penulis sesuai saran penyunting serta dinyatakan layak untuk terbit di prosiding. Dari lima tersebut, terdapat 10 makalah yang membahas status populasi dan habitat kritis penyu, 1 makalah yang membahas mengenai isu perikanan (bycatch) dan kejadian terdampar, 12 makalah tentang aspek pengelolaan dan kebijakan, serta 3 makalah mengenai isu sosial dan ekonomi konservasi penyu.
“Kami berharap hasil dari simposium yang dimuat dalam prosiding penyu ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan berharga, tetapi juga dapat memotivasi langkah-langkah konkret dalam melindungi dan melestarikan keberlanjutan penyu, serta menginspirasi inovasi baru dalam penelitian dan kebijakan perlindungan penyu ini”, ungkap Imam Musthofa Zainudin, selaku Direktur Kelautan dan Perikanan Yayasan WWF Indonesia.
Selanjutnya, dengan adanya prosiding ini, Yayasan WWF Indonesia akan terus mendukung usaha pemerintah Indonesia dalam pengelolaan penyu yang efektif, terutama dalam pengurangan ancaman pada penyu dari perburuan, bycatch, maupun perdagangan ilegal.
Kategori : News
Editor : PAS
Posting Komentar