JAKARTA, suarapembaharuan.com - Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) memahami rencana Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang akan menyiapkan 1 juta hektar lahan di Kalimantan Tengah untuk investor China.
 |
| Gandi Parapat |
"Kita mengapreasi rencana Luhut Binsar Pandjaitan tersebut hanya karena ingin membuat terobosan terbaru, yaitu menciptakan Indonesia agar mengalami swasembada pangan," ujar Koordinator PMPHI, Gandi Parapat kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/4/2024).
Namun kata Gandi, rencana itu sebaiknya dapat dikaji dan dipertimbangkan kembali oleh pemerintah mengingat kondisi perekonomian masyarakat belum pulih akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. Selain itu, kondisi kalangan petani di Tanah Air, masih belum menguntungkan akibat tergerus perubahan iklim.
"Kita mengkhawatirkan penyiapan lahan satu juta hektar oleh pemerintah untuk investor asal China ini justru menumbuhkan persoalan baru di tengah masyarakat. Ini bisa mempengaruhi situasi keamanan dan politik di Tanah Air, yang bisa memperburuk perekonomian secara nasional," ungkap Gandi Parapat.
Gandi menyarankan pemerintah agar melibatkan pihak perguruan tinggi, khususnya bidang pertanian untuk menciptakan swasembada pangan di negeri ini. Selain itu, masyarakat dari kalangan petani juga perlu untuk diberdayakan pemerintah.
"Dulu di era pemerintahan Soeharto, Indonesia tanpa melibatkan pihak asing, justru swasembada beras. Dulunya, pemerintah justru memprioritaskan swasembada beras dengan memberikan perhatian secara khusus untuk kalangan petani. Ini justru berbeda dengan kondisi sekarang," katanya.
Gandi menyatakan bahwa yang seharusnya mengurus sektor pertanian bukanlah pebisnis, melainkan mereka yang memiliki pengalaman langsung dalam bidang pertanian, seperti para petani itu sendiri.
Diseburkan, pengelolaan pertanian akan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat jika dilakukan oleh petani maupun anak-anak petani yang memahami kondisi dan kebutuhan di lapangan.
"Kalau lahan satu juta hektar diserahkan untuk dikelola investor China justru tidak memihak kalangan petani. Ini bisa memicu konflik yang bisa mengganggu situasi keamanan dan politik di Tanah Air. Oleh karena itu, masalah ini harus dikaji ulang," sebutnya.
Kategori : News
Editor : AHS
Petani Indonesia sekarang susah di beri masukan. Perihal teknologi penanaman, dan mereka tak mau bersatu. Maunya kaya sendiri. Tapi pada akhirnya Buntung karena.
BalasHapusTarget suplai jenis produksi pertanian tak terkontrol. Begitu juga kualitasnya. Pasar ekspor gak jalan , buat lokalpun dah banyak yg gak mau.
Posting Komentar