MEDAN, suarapembaharuan.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) siap menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.
 |
| Ist |
Dan, untuk menyukseskan Pilkada 2024, Pemprov Sumut memberikan berbagai dukungan dan fasilitas. Di antaranya melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik khususnya bagi generasi muda dan pemilih pemula.
Kemudian, rakor dengan Forkopimda tentang perencanaan dan pengendalian, deteksi dini pelaksanaan Pilkada 2024, serta penyedian sarana ruangan Sekretariat PPK, Panwaslu dan PPS.
Demikian disampaikan Pj Gubernur Sumut Hassanudin usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Rakor yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian secara virtual juga diikuti lima Pj Bupati/Wali Kota se-Sumut dari Ruangan Sumut Smart Province, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro 30 Medan.
Adapun lima bupati/wali kota yang hadir yakni Pj Bupati Batubara, Nizhamul, Pj Bupati Padanglawas (Palas) Edy Junaedi Harahap.
Pj Bupati Padanglawas Utara (Paluta) Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan, Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani. Kemudian, Pj Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe dan pimpinan OPD di Lingkungan Pemprov Sumut.
“Terima kasih kami sampaikan atas arahan dan bimbingan Bapak Mendagri. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024,” ujar Pj Gubernur Hassanudin.
Terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Serentak Tahun 2024, Pemprov Sumut kata Hassanudin, mengangarkan dana hibah untuk KPU sebesar Rp705.953.943.895.
Dan, telah direalisasikan Rp247.083.880.373 untuk tahun 2023. Untuk tahun 2024 akan direalisasikan sebesar Rp458.870,073.532.
Sedang dana hiba untuk Bawaslu dianggarkan sebesar Rp233.803.640.000 dan telah direalisasikan Rp78.331.274.000 untuk tahun 2023. Dan, tahun 2024 akan direalisasikan Rp145.472.366.000.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian berpesan kepada Pj Gubernur/Bupati/Wali Kota agar menjalankan dengan baik tugas dan wewenang. Serta menjaga kepercayaan yang diberikan untuk menjalankan program pemerintahan.
"Pj kepala daerah bukan dipilih dari rakyat. Jadi tidak ada biaya politik dan beban politik, bangun kepercayaan publik. Ini harus dimanfaatkan para penjabat untuk menjadi role model bagi kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2024,” kata Mendagri, secara virtual dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Kemendagri, Jakarta.
Mendagri mengatakan, Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024, yang akan memilih 37 Gubernur, 93 Wali Kota dan 415 Bupati.
Diharapkan para penjabat dapat menjaga netralitas dan kondusivitas dalam masa-masa menuju kontestasi Politik 2024 ini.
"Bagi Pj kepala daerah yang ingin ikut Pilkada untuk dipersilakan. Ini hak politik setiap warga negara, namun harus segera mengundurkan diri," jelas Mendagri.
Mendagri mendorong Pemda menganggarkan dan menandatangani NHPD dan berkoordinasi dengan KPU Provinsi/Kabupaten dan Kota, serta Bawaslu Provinsi/Kabupaten dan Kota.
"Pj Gubernur sebagai sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, juga saya harapkan bisa menjaga stabilitas politik, sosial dan pemerintahan," harap Mendagri.
Kategori : News
Editor : AAS
Posting Komentar