JAKARTA, suarapembaharuan.com - Pemerintah melakukan percepatan transformasi dan keterpaduan layanan digital nasional melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
 |
| Ist |
“Ini adalah sejarah pertama kalinya Republik Indonesia akan segera menuju keterpaduan layanan digital nasional,” ujar Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas.
Anas mengatakan itu usai menghadiri rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/3/2024).
Presiden Jokowi telah menetapkan prioritas pada sembilan layanan utama yang akan segera diintegrasikan dalam platform digital nasional yang dinamakan INA Digital.
Hal tersebut melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Anas mengatakan, hal ini merupakan langkah besar menuju realisasi pemerintahan berbasis elektronik (e-government) yang efisien.
“Kita sedang terus bergerak sejak Perpres ini dibuat, Perpres 82 terkait dengan govtech. Kita melihat bahwa hampir seluruh negara top 20 terbaik di dunia sistem pemerintah berbasis elektroniknya jalan. Mereka punya govtech, punya government technology,” ujarnya.
INA Digital yang akan dikelola Peruri ini kata Anas, bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu portal.
Memudahkan akses bagi masyarakat, dan meningkatkan interoperabilitas antarkementerian dan lembaga.
Mei Seluruh Kementerian Sudah Berintegrasi
Menteri PANRB mengatakan, saat ini sudah ada peningkatan signifikan dalam indeks pemerintahan elektronik Indonesia di kancah internasional. Dan, dengan implementasi penuh INA Digital, diharapkan Indonesia dapat melompat lebih jauh dalam peringkat tersebut.
“Alhamdulillah goverment development index kita di internasional naik 30 peringkat dari 107 ke 77. Kami optimistis kalau nanti ini dikerjakan kita akan melompat lagi indeks kita,” ujarnya.
Beberapa layanan yang akan segera diintegrasikan termasuk administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepolisian, bantuan sosial, dan keimigrasian.
Anas mengatakan, Presiden Jokowi telah menginstruksikan agar seluruh kementerian berintegrasi dengan INA Digital paling lambat pada Mei mendatang.
Ini menandakan urgensi dan komitmen tinggi pemerintah dalam transformasi digital ini.
Anas mengharapkan integrasi ini tidak hanya mempermudah akses layanan bagi masyarakat tetapi juga meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintah.
Dengan penekanan pada penggunaan teknologi modern dan digitalisasi, pemerintah Indonesia bertujuan untuk mempercepat penyediaan layanan publik yang lebih responsif dan akuntabel kepada masyarakat.
Ke depan kata Anas, rakyat tak perlu lagi mengunduh, cukup dalam satu portal berbagai layanan dengan akses SSO (single sign on) melalui pemanfaatan sertifikat elektronik. Sekali isi data untuk berbagai layanan.
"Kalau ini selesai insyaallah Mei atau Juni, untuk memperoleh IKD (identitas kependudukan digital) masyarakat tak perlu lagi ke kelurahan, ke desa. Cukup pakai biometrik nanti akan mendapatkan IKD,” jelasnya.
Kategori : News
Editor : ZHR
Posting Komentar