BALI, suarapembaharuan.com – Realisasi pembelanjaan dalam negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 2023 mencapai Rp3,96 triliun, atau 98,24% dari nilai komitmen pembelanjaan dalam negeri sebesar Rp4,03 triliun. Capaian itu menunjukkan keseriusan komitmen penggunaan produk dalam negeri pada belanja barang maupun jasa.
 |
| Ist |
“Nilai itu merupakan capaian yang luar biasa,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Ratna Kawuri, di sela-sela Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri, di The Meru Bali Beach Hotel.
Ditambahkan, pemprov terus melakukan berbagai upaya untuk bisa mencapai realisasi belanja produk dalam negeri, mulai dari edukasi, sosialisasi, hingga fasilitasi kepada para produsen, terutama bagi pelaku usaha yang masih berskala kecil menengah. Mereka didorong untuk mengantongi sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
“Ada beberapa tingkatan ataupun tahapan untuk memeroleh sertifikasi TKDN. Kalau itu industri besar, menengah, mungkin mereka bisa secara mandiri apply. Tetapi kalau yang kecil, itu masih membutuhkan fasilitasi atau bahkan intervensi,” jelas Ratna.
Pada 2023, ujarnya, ada puluhan perusahaan yang mendapatkan fasilitasi TKDN, baik yang dibiayai dari APBD maupun APBN. Pada 2024 ini, pihaknya menargetkan bisa memfasilitasi 330 perusahaan.
Ratna menandaskan, industri dalam negeri harus memiliki kesadaran untuk mendapatkan sertifikat TKDN. Sebab, sertifikat itu sudah menjadi tuntutan konsumen.
Kategori : News
Editor : PAS
Posting Komentar