JAKARTA, suarapembaharuan.com - Alumni dan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang tergabung dalam Alumni dan kader HMI Selamatkan Demokrasi meminta Presiden Joko Widodo tidak mengorbankan demokrasi demi kepentingan keluarga dan elektoral pasangan capres-cawapres yang didukungnya.
 |
| Ist |
Menurut alumni dan kader HMI, demokrasi sudah berada di ambang kehancuran karena adanya intervensi kekuasaan dalam rangkaian proses pemilu mulai dari munculnya putusan MK yang mengubah syarat capres dan cawapres serta putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi berat kepada KPU karena tidak profesional memproses pencapresan Gibran Rakabuming Raka.
"Kami alumni dan kader HMI selamatkan demokrasi merasa perlu menyampaikan, pertama, kepada Presiden Joko Widodo, kami menghimbau agar jangan pernah sekali-kali Anda berani mengorbankan demokrasi hanya demi kepentingan keluarga," ujar inisiator Alumni & Kader HMI Selamatkan Demokrasi Muhammad Ridho dalam keterangannya, Kamis (8/2/2024).
Pihaknya, kata Ridho, menuntut agar presiden fokus bekerja menuntaskan masa baktinya dengan khidmat dan bijaksana. Mereka mengingatkan Jokowi agar tak perlu ikut campur dalam politik elektoral apalagi sampai memanfaatkan TNI-Polri serta institusi negara lainnya.
"Jangan robohkan hukum dan hak asasi manusia hanya demi ambisi melanjutkan kekuasaan. Semoga masih ada sisa-sisa jiwa negarawan pada diri presiden Joko Widodo. Untuk itu, tolong perbaiki kerusakan demokrasi yang sudah terlanjur terjadi ini sebelum kian terlambat," tandas Ridho.
Ridho mengatakan, belakangan ini, rakyat menyaksikan secara kasat mata bagaimana para elit mempertontonkan atraksi-atraksi politik yang mengangkangi hukum dan etika. Dia menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah norma Undang-Undang Pemilu mengenai syarat capres dan cawapres sebagai musibah terbesar yang bangsa ini terpaksa harus terima.
"Rakyat tak bisa melakukan apa-apa. Setiap penolakan atas putusan ini dihadang dengan satu frasa pamungkas, putusan sudah final dan mengikat. Tak bisa diganggu gugat. Dan tak lama setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Gibran Rakabuming Raka diumumkan sebagai pasangan calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Sulit rasanya menganggap dua peristiwa ini tak ada kaitannya sama sekali," ungkap dia.
Apalagi, kata Ridho, ada hubungan keluarga antara Gibran dan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang memutus perkara itu. Karana itu, Majelis Kehormatan MK (MKMK) akhirnya memutuskan telah terjadi pelanggaran etika berat dalam putusan MK itu.
Beberapa waktu lalu, kata Ridho, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga telah menemukan ternyata ada pelanggaran etika yang dilakukan ketua KPU Hasyim Asy'ari karena menerima pendaftaran Prabowo Gibran. Sekali lagi, tutur dia, pelanggaran etika terjadi.
"Sulit bagi kami untuk mengatakan bahwa tak ada campur tangan kekuasaan dalam segenap proses ini. Akal sehat kami menolak. Jelas-jelas telah terjadi penyimpangan etika. Jelas-jelas telah terjadi pembangkangan terselubung terhadap prinsip dasar berbangsa dan bernegara kita. Jelas-jelas telah terjadi pengkhianatan terhadap moral demokrasi kita," jelas dia.
Pihaknya, kata Ridho, tak berlebihan jika ada yang berpendapat bahwa sejatinya, kecurangan pemilu sudah dimulai secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Hal tersebut dimulai dari intervensi putusan MK demi merekayasa aturan hingga penyelenggara pemilu yang meloloskan begitu saja Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden dengan mengabaikan tata cara kenegaraan yang baik. Dugaan keterlibatan kekuasaan yang sewenang-wenang semakin diperkuat lantaran Presiden Joko Widodo di depan publik menyampaikan bahwa tak masalah jika presiden berpihak.
"Jika proses ini terus dilanjutkan tanpa perbaikan yang ekstrim, kami khawatir hasil Pemilu 2024 tidak akan menjadi pemilu yang kredibel. Kami khawatir, Pemilu ke depan akan mengalami krisis legitimasi. Jika hal itu terjadi, lagi-lagi rakyatlah yang akan menjadi korban. Sekali lagi, jika hal ini terus dilanjutkan tanpa perbaikan serius maka Pemilu ke depan hanya akan menjadi pesta kaum elit sementara rakyat tetap terkurung keadaan yang sulit," ungkap Ridho.
Lebih lanjut, kata Ridho, alumni dan kader HMI Selamatkan Demokrasi, juga mengimbau kepada segenap keluarga besar HMI agar sama-sama kembali pada khittah perjuangan HMI. Menurut dia, kewajiban sejarah semua sebagai kader dan alumni Himpunan Mahasiswa Islam.
"Jangan pertaruhkan nasib bangsa ini hanya demi kepentingan pragmatis sesaat. Jangan korbankan rakyat negeri ini hanya demi ambisi kekuasaan yang menindas. Karena jika hal itu terjadi, sejatinya prinsip dan nilai dasar himpunan telah dihancurkan sendiri oleh kita yang berhimpun di dalamnya. Kepada para kader HMI, jangan diam. Tujuan kita berhimpun adalah untuk menegakkan perjuangan demi umat dan bangsa. Diamnya kader HMI atas kezaliman yang ada di depan mata adalah pengkhianatan terhadap cita-cita luhur himpunan," pungkas Ridho.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar