JAKARTA, suarapembaharuan.com - Proses pencalonan putra sulung presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden di Pemilu 2024 dinilai sebagai kemunculan neo orde baru (neo orba), yang mengancam demokrasi. Meski proses pencalonannya konstitusional, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan wali kota Solo tersebut jauh dari spirit reformasi. Salah satu alasannya karena proses perubahan aturan di MK tersebut diduga kuat hanya untuk meloloskan Gibran menjadi cawapres.
 |
| Gibran Rakabuming Raka. Ist |
Politisi Muda PDIP Setiawan mengatakan, dengan melihat kasus MK yang meloloskan anak presiden menjadi cawapres dan adanya sikap Jokowi yang tidak sejalan dengan cita-cita reformasi, maka demokrasi di Indonesia harus segera diselamatkan.
Menurut Setiawan, bangsa Indonesia memiliki budaya dan peradaban yang baik dalam konteks membangun kebersamaan dan keadilan untuk seluruh masyarakatnya.
Dia menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bermoral, bangsa besar yang mewarisi budi pekerti. Karena itu cerminan neo orba yang mulai ditunjukan Jokowi harus dilawan.
“Demokrasi kita harus diselamatkan. Kita adalah bangsa yang bermoral, kita memiliki warisan yang baik dalam konteks menjaga kebersamaan. Dilihat dari sejarah, kita bangsa besar yang mewarisi budi pekerti,” kata Setiawan saat menjadi narasumber Diskusi Daring bertajuk Fenomena Neo Orba di Pilpres 2024: Demokrasi di Simpang Jalan?, Selasa (23/1/2024) malam.
Namun, meski fenomena neo orba mulai muncul di Indonesia dengan melibatkan aktor di dalam kekuasaan, Setiawan cukup optimis pada akhirnya kebenaranlah yang akan menang. Apalagi, lanjut dia, jika rakyat terlibat langsung dalam mengawal kelemahan demokrasi yang dilakukan oleh penguasa saat ini.
“Kami yakin kebenaran itu pasti akan menang. Intervensi, intimidasi dan apapun upaya dan ambisi kekuasaan yang dilakukan akan dikalahkan oleh kebenaran. Makanya di HUT PDIP ke-51 tahun, kami mengambil tema rakyat menang, karena itu,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Co-Founder Forum Intelektual Muda Muhammad Sutisna mengatakan, diskusi terkait dengan neo orba di Pilpres 2024 ini berangkat dari kegelisahan anak-anak muda terhadap penguasa yang berupaya membangun dinasti politik.
Menurut dia, dinasti politik yang tercermin dalam kasus Gibran di Pilpres 2024 jangan sampai terulang. Hal ini karena membahayakan bagi masa depan demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan, kebersamaan dan kesejahteraan rakyat secara merata.
“Forum intelektual muda ini sengaja menggelar diskusi ini karena banyak anak-anak muda yang gelisah akan kondisi bangsa kita hari ini, terutama dalam konteks Pilpres 2024,” pungkas Sutisna.
Kegiatan Diskusi Daring bertajuk Fenomena Neo Orba di Pilpres 2024: Demokrasi di Simpang Jalan? menghadirkan Pengamat Komunikasi Politik Hendri Subiakto, Pengamat Politik Moch AS Hikam dan Politisi Muda PDIP Setiawan sebagai narasumber. Sementara pesertanya adalah puluhan anak muda dan mahasiswa dari berbagai daerah.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar