JAKARTA, suarapembaharuan.com - Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menyebutkan Pemilu 2024 bakal menjadi pemilu terburuk sejak reformasi. Hal tersebut, kata Ray, terlihat dari penyelenggara pemilu dan penegakan aturan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tahapan pemilu 2024.
Hal ini disampaikan Ray dalam diskusi hybrid bertajuk 'Kecurangan dan Kekerasan dalam Pemilu 2024: Nasibnya Bagaimana?' di Waroeng Sadjoe, Jakarta, Jumat (5/1/2024).
"Pemilu dari dulu, di Orde Baru, Pemilu berlangsung secara demokratis, tapi dilakukan dengan cara-cara yang curang. Kalau hitungannya dari reformasi, ini menjadi Pemilu terburuk. Dengan beberapa indikator, di antaranya bagaimana penyelenggara pemilu dan bagaimana aturan yang ada," ujar Ray.
Ray mengatakan seringkali proses pelaksanaan tahapan pemilu masih dihadapkan dengan hal-hal yang semestinya tidak terjadi, tapi terjadi dengan alasan klasik, dan dihadapi dengan cara yang sama, yaitu ada human error. Dia mencontohkan, kasus surat suara tercoblos duluan, yang pada pemilu lalu terjadi di Selangor, dan sekarang terjadi di Taipei.
"Di Selangor misalnya, tapi Bawaslu turun dan diinvestigasi. Sekarang, kasus Taipei, itu tidak ada. Bawaslu belum melakukan apa-apa. Kenapa ini? Apakah karena Presiden sudah menyatakan tidak apa-apa, kemudian Bawaslu berhenti menangani," tandas dia.
Ray menyoroti penyakit Bawaslu saat ini, pertama kurang responsif seperti respons Bawaslu dalam dugaan pelanggaran pemilu politik uang oleh Gus Miftah atau soal netralitas ASN dan Satpol PP.
"Kedua, sekalipun direspon, penanganannya lambat. Kasus Gus Miftah, misalnya, 2 hari bisa selesai. ASN di Bekasi, bisa 2 hari selesai. Satpol PP, 2 hari bisa selesai. Harusnya sudah ada. Mereka butuh berminggu-minggu untuk kasus yang bisa diselesaikan 2 hari. Kasus yang disinyalkan oleh PPATK, jangan bermimpi akan ditangani oleh Bawaslu," ungkap dia.
"Bawaslu bahkan focus pada perkara-perkara kecil, misalnya politik uang yang Rp 50 ribu atau Rp 100 ribu. Tapi Ketika dihadapkan dengan kasus yang besar, seperti dana PPATK, dia akan berdalih, bukan kewenangan Bawaslu," tutur dia menambahkan.
Ray juga menyinggung soal simulasi surat suara oleh KPUD hanya dengan 2 pasangan capres-cawapres. Dia menilai aneh ketika itu hanya dianggap human error.
"Mana ada contoh surat suara hanya ada 2 paslon, kemudian dinyatakan sebagai human error? Tidak masuk akal. Bukan cuman 2 paslon, tapi juga soal uang negara, harus dipertanggungjawabkan oleh KPUD, harus diinvestigasi oleh KPK; KPK harus mulai melirik KPU/KPUD," tegas dia.
Terkait kasus kekerasan relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali oleh TNI, Ray mengaku shock mendengar pernyataan Kasad Maruli Simanjuntak yang menyebutkan oknum TNI membela diri dalam kasus kekerasan tersebut. Menurut Ray, pernyataan membela diri, harusnya dibuktikan melalui peradilan, bukan Kasad yang menyampaikan hal tersebut.
"Jadi, perlu dibawa ke Pengadilan Negeri, bukan militer. Bagaimana pengadilan militer bisa obyektif, sementara Kasad sudah menyatakan itu tindakan membela diri. Begitu pula kasus di Taipei, belum diselidik, tapi Presiden sudah menyampaikan, sehingga Bawaslu tidak lagi lanjut," kata Ray.
Lebih lanjut, Ray mendorong agar pemilu 2024 berlangsung bebas dan demokrasi. Karena itu, kata dia, pada saat pemungutan suara, aparat yang berseragam, tidak boleh mendekat ke TPS karena bisa menciptakan situasi tidak bebas, intimidasi dan mencekam. Dia juga meminta KPU dan Bawaslu profesional, Polri-TNI netral serta tidak menggunakan sumber daya negara untuk memenangkan kontestasi.
"Indikator pemilu bebas dan demokratis itu atau tidak, orang datang ke TPS dengan nyaman atau tidak. Caranya, di antaranya, para aparat yang berseragam, itu tidak mendekat ke lokasi-lokasi TPS. Situasi yang membuat orang tidak bebas, mencekam, terintimidasi. Mari laksanakan pemilu dengan riang gembira," pungkas Ray.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar