JAKARTA, suarapembaharuan.com - Anggaran Kementerian Pertahanan di bawah pimpinan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi salah satu yang terbesar mendapat alokasi anggaran dari APBN 2024 yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo.
 |
| Prabowo Subianto. Ist |
Ekonom Muhammadiyah dan Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta Mukhaer Pakkanna menanggapi kenaikan anggaran untuk Kementerian Pertahanan yang sangat besar.
"Tidaklah arif jika mitigasi kebijakannya adalah jor-joran dalam peningkatkan anggaran infrastruktur dan pertahanan dan keamanaan terutama anggaran penyediaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI. Ini kebijakan yang tidak sensistif," ujar Mukhaer dalam keterangannya, Jumat (5/1/2024).
Ia menilai, anggaran infrastruktur, terutama untuk pembangunan jalan tol harus dimoratorium terlebih dahulu.
"Anggaran sudah super jumbo dibanding anggaran untuk pendidikan dan kesejahteraan rakyat Kalaupun anggaran infrastruktur mau dilanjutkan, maka infrastruktur aliran sungai dan danau, pelabuhan laut, bendungan atau pengairan tetap lanjut dengan selektif. Karena menyangkut nasib ekonomi rakyat, terutama kaitan ketahanan pangan," imbuhnya.
Di sisi lain, Mukhaer yang juga Ketua Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AFEB-PTM), menyayangkan kenapa anggaran alutsista naik drastis.
"Begitu juga alutsista, saya kira harus ditekan. Tidak adil. Khawatir peningkatan anggaran ini tersandera pada conflict of interest pada kandidat pasangan calon Presiden dan Cawapres tertentu. Jika kedua mata anggaran itu didongrak, apalagi jika menggunakan kekuatan utang luar negeri, saya kira kebijakan itu tidak elok. Harus dihentikan,” tegas Mukhaer.
Mestinya, sambung dia, anggaran kita lebih banyak diprioritas pada upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan sosila. Tentu itu relevan dengan tujuan bangsa termaktub dalam konstitusi kita.
"Sejatinya, proklamasi Kemerdekaan RI, mengamanatkan visi bangsa, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Artinya, yang kita ingin tegakkan adalah keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam bidang ekonomi, yang perlu kita perjuangkan adalah tegaknya ekonomi Pancasila yang bermuara pada keadilan sosial dan perjuangan merealisir ekonomi konstitusi, tetutama pasal 33 dan 34 dalam UUD 1945," paparnya.
Karena itu, Mukhaer menambahkan, di tengah ketidakpastian ekonomi dunia akibat krisis pangan, migas, konflik geo-ekonomi-politik dan tergerusnya daya beli masyarakat dunia yang berdampak anjloknya harga-harga ekspor komoditas Indonesia, sudah pasti multiplier effect-nya terasa di Tanah Air.
"Pasti tingkat kemiskinan dan pengangguran bakal meroket," ujar Mukhaer.
Diketahui, kementerian yang mendapat anggaran terbesar 2024 yakni Kementerian PUPR sebesar Rp147,37 Triliun, lalu Kementerian Pertahanan Rp139,27 Triliun, Polri Rp117,41 Triliun, Kemendikbud Ristek Rp98,99 Triliun, Kemenkes Rp90,48 Triliun, Kemensos Rp79,21 Triliun, dan Kemenag Rp74,07 Triliun.
Khusus anggaran Kementerian Pertahanan, menjadi yang memperoleh kenaikan tertinggi. Bahkan Menkeu, Sri Mulyani mengungkapkan kenaikan itu karena ada perubahan alokasi anggaran yang untuk belanja alutsista dari utang luar negeri menjadi US$25 Miliar di tahun 2024 atau naik Rp65 Triliun (kurs Rp15.400/US$).
Presiden Jokowi mengaku bahwa anggaran belanja Kementerian Pertahanan naik dari US$20,75 Miliar atau Rp321,4 Triliun menjadi US$25 Miliar atau Rp387,24 Triliun.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar