JAKARTA, suarapembaharuan.com - Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membiarkan adanya pihak yang mempermainkan konstitusi hingga meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres 2024 mendampingi Prabowo Subianto di Pemilu 2024 dinilai sebagai ancaman demokrasi.
 |
| Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti. Ist |
Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan, anak muda dan kelompok masyarakat sipil harus was-was dengan adanya nepotisme yang sedang dibangun keluarga Jokowi. Menurut dia, Indonesia yang diproyeksikan menjadi pionir pertumbuhan demokrasi dunia harus gagal karena hasrat politik Jokowi.
"Makanya menurut saya Jokowi telah mengorbankan demokrasi demi kepentingan keluarga. Dan nepotisme ini harus dilawan," kata Ray Ranguti saat menjadi narasumber Diskusi Daring bertajuk Menyikapi Media Asing yang Soroti Dinasti Politik di Pilpres 2024: Jokowi di Ujung Tanduk? yang digelar Forum Intelektual Muda, Jumat (19/1/2024) malam.
Ray tidak habis pikir, keresahan masyarakat soal etika demokrasi dan nepotisme yang ditujukan kepada calon presiden dan calon wakil presiden 2024 nomor urut 2 Prabowo-Gibran (putra sulung Jokowi) dibalas dengan candaan. Padahal, proses pencalonan Gibran yang menggunakan mekanisme permainan konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat itu dipimpin Anwar Usman (adik ipar Jokowi) jelas-jelas cacat dan menciderai demokrasi.
“Misalnya mereka bilang tidak usah didengar, jogetin aja. Kemudian muncul istilah lelucon Samsul (asam sulfat) mereka menganggap semua, tidak lebih dari sekedar lelucon,” katanya.
Lebih lanjut, Ray menyebut bahwa demokrasu yang telah mengangkat harkat martabat Jokowi justru dibalas dengan upaya pelemahan dengan melanggengkan kekuasaannya.
"Presiden Jokowi alih-alih berterimakasih pada demokrasi- reformasi yang sudah mengangkat harkat martabatnya. Yang ada justru keinginan berkuasa yang terus menerus, beliau lebih memilih mengorbankan demokrasi lebih lebuh mengurusnya ini malah mementingkan keluarganya," tegasnya.
Meski begitu, Ray melihat sudah banyak masyarakat yang akhirnya menyadari adanya cacat demokrasi di Pemilu 2024. Hal ini dapat dilihat dari mandeknya elektabilitas Prabowo-Gibran.
"Sata juga yakin kekuatan Jokowi itu tidak akan bertahan lama, karena masyarakat kita secara perlahan paham akan demokrasi," tuturnya.
Selain Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti, hadir pula Akademisi sekaligus Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, Akademisi UNAIR Airlangga Pribadi Kusman dan Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai narasumber, serta puluhan pemuda dari berbagai daerah sebagai peserta diskusi.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar