JAKARTA, suarapembaharuan.com - Koordinator Program Reformasi Sektor Keamanan Imparsial Husein Ahmad membeberkan sejumlah permasalahan pengadaan alutsista selama era Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Menurut Husein, itulah sebabnya Prabowo tidak mau terbuka terkait visi-misinya sebagai Menteri Pertahanan.
Hal ini disampaikan Husein dalam diskusi publik bertajuk 'Mengukur Kinerja Kementerian Pertahanan: Dari Alutsista Bekas, Pihak Ketiga dalam Pengadaan Alutsista (PT TMI), hingga Kepemilikan Lahan' di Waroeng Sadjoe, Jakarta, Selasa (16/1/2024).
"Terdapat sejumlah permasalahan dalam pengadaan Alutsista di era Menhan Prabowo Subianto. Prabowo tidak mau terbuka terkait visi-misinya sebagai Menteri Pertahanan. Misalnya, dalam pemaparan visi-misi di awal masa jabatannya dilakukan secara tertutup di Komisi I, tidak ingin diketahui publik," ujar Husein Ahmad dalam diskusi tersebut.
Padahal, kata Husien, isu pertahanan ini merupakan isu publik dan anggaran Kemhan bersumber dari anggaran negara dan pajak rakyat. "Jadi, publik harus pantau," tandas dia.
Husein juga mengungkapkan di awal masa jabatannya sebagai Menhan, Prabowo Subianto juga pernah minta angggaran Rp 1.700 triliun. Prabowo, kata Husein, mau tarik anggaran sampai 2045 dengan cara diambil di depan, dikumpulkan menjadi satu dalam bentuk kredit eksport/hutang.
"Angka 1.700 triliun itu mau dikelola oleh satu PT, namanya PT TMI atau Teknologi Militer Indonesia dan kemudian terbuka kalau PT TMI ini milik kroninya Prabowo Subianto. Sebut saja beberapa nama. Ada Glenny Kairupan sebagai Komisaris Utama dan Judi Magio Jusuf sebagai Komisaris, keduanya teman se-angkatan Prabowo di akademi militer dan juga aktif di partai Gerindra," beber Husein.
"Lalu ada juga Nugroho Widyotomo sebagai komisaris lulusan Akmil 1983, Mundasir lulusan Akmil 1988A, dan seterusnya," tutur dia menambahkan.
Untungnya, kata Husein, rencana Rp 1.700 triliun terbuka ke publik sehingga proyek tidak dilanjutkan. Padahal, saat itu, prosesnya sudah sampai pada tahapan adanya rancangan Perpesnya, ada penunjukan ke PT TMI-nya, dan seterusnya.
"Akhirnya kita sampai pada kesimpulan, bahwa penunjukkan pihak ketiga ini vulgar, terang-terangan. Ada PT TMI, yang orang jarang sebut ada Agrinas, dipimpin oleh Nugroro mantan Wasekjen Wantanas, dia ditugasi untuk mempersiapkan cadangan logistik. Kalau PT TMI, ditugaskan untuk memonopoli Land Sistem, Naval Sistem, Aero System, Cyber Sistem, Elektronik Sistem termasuk radar, dan military textile," jelas Husien.
Lebih lanjut, Husein juga menyoroti pihak yang luput dari pantauan publik, yakin pihak ketiga resmi atau broker yaitu Excalibur International, Perusahaan tersebut, kata Husein, adalah perusahaan dari Ceko dan dulunya perusahaan ini memang besar karena perusahaan ini menjual barang-barang bekas milik Uni Soviet ke negara-negara Afrika dan Asia.
"Yang kita kaget ternyata dia dapet project baru dari Prabowo sebesar 500 juta Euro. Kita cek lagi, mungkin dia jadi broker tapi ternyata tidak karena rupanya Indonesia mau beli langsung dari broker ini. Padahal dalam rekam jejaknya, dia tidak memiliki pengalaman sama sekali kecuali sebagai broker," tutur Husein.
"Bagaimana kita mau beli senjata yang asal muasal perusahaannya adalah broker. Artinya dalam pengadaan alutsista di Kemenhan ini vulgar sekali, bahkan pihak internasional menyoroti ini," jelas dia menambahkan.
Husein membeberkan persoalan lain pengadaan barang (alutsista) bekas. Dia mencontohkan pengadaan Mirage 2000, pesawat Perancis yang dibeli 25 tahun lalu oleh AD Qatar.
"Pada 2000-an itu mau dikasih-kasih ke negara lain, tapi tidak ada yang mau. Termasuk juga tahun 2009 ditawarin ke Indonesia, Menhan Yuwono Sudarsono saat itu menolak dan tidak mau ambil. Pertanyaannya, kenapa kita mau ambil pesawat yang mau disingkirkan oleh AU-nya (Qatar). Tapi sekarang kok malah mau diambil oleh Menhan Prabowo Subianto. Jika tidak ada something wrong kan gak mungkin Menhan mau ambil ini. Mirage 2000 sudah ditinggalkan oleh negara-negara lain," pungkas Husein.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar