JAKARTA, suarapembaharuan.com - Sugiyanto Emik (SGY), Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat), kembali menyoroti kinerja Anies Baswedan, calon presiden nomor 1, terutama dalam hal meningkatkan kebahagiaan warga Jakarta.
 |
| Anies Baswedan. Ist |
Meskipun Anies sering kali menyoroti pencapaiannya sebagai mantan gubernur DKI Jakarta dalam berbagai debat dan kampanye, evaluasi teliti terhadap kinerjanya mengungkapkan kegagalan yang mencolok dalam mewujudkan visinya tentang "Kota Maju, Warganya Bahagia."
Pentingnya aspek kebahagiaan warga menjadi perhatian utama karena Anies Baswedan telah mengusung jargon tersebut selama kepemimpinannya. Namun, realitas di lapangan tidak sejalan dengan retorika tersebut. Selama memimpin Jakarta, Anies gagal meningkatkan kebahagiaan warganya.
Survei terbaru yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta pada tahun 2021 mencatat penurunan indeks kebahagiaan Jakarta menjadi 70,68 poin, turun dari 71,33 poin pada tahun 2017. Dibandingkan dengan indeks pada tahun 2014, yang sebesar 69,21 poin, ini menunjukkan bahwa janji Anies untuk membuat warganya bahagia tidak terealisasi.
Meskipun Anies mengalokasikan dana sebesar Rp395,74 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta selama kepemimpinannya, hasilnya tidak sebanding. DKI Jakarta, dengan anggaran sebesar itu, bahkan tidak masuk dalam 10 provinsi terbahagia, mencerminkan kegagalan Anies memenuhi janjinya.
Selain itu, beberapa masalah klasik Jakarta seperti banjir dan kemacetan lalu lintas belum berhasil diatasi dengan baik. Program Electronic Road Pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar yang diperkenalkan juga tidak memberikan hasil yang signifikan.
Masalah sampah dan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah modern juga menjadi sorotan, dengan kegagalan Anies dalam menangani permasalahan ini. Kegagalan dalam merevisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 dan tidak mencapai target pembangunan rumah tanpa uang muka juga menunjukkan kinerja yang buruk.
Pertanyaan mengenai kemampuan APBD yang mencapai Rp395,74 triliun untuk menyelesaikan masalah klasik Jakarta tetap menggantung. Selama pemerintahan Anies, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat terjadinya penggusuran di 91 titik di Jakarta. Hal ini mencerminkan keraguan akan kebijakan pembangunan yang diterapkan selama kepemimpinannya.
"Ada 91 titik. Tahun 2017 ada 12 titik. Tahun 2018 ada 79 titik, jadi total ada 91 titik penggusuran paksa," kata Peneliti LBH Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban Charlie AlBajili, di kantor LBH, Jakarta, akhir Desember 2023 kemarin.
DKI Jakarta Happiness Index yang gagal meningkat menunjukkan bahwa rekam jejak kepemimpinan mantan Gubernur Anies Baswedan dapat dianggap buruk karena gagal mewujudkan janji bahagia bagi warganya. Sebagai pemilih, akan penting untuk mengevaluasi dengan cermat kinerja para kandidat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada sebelum memutuskan dalam pemilihan presiden yang akan datang.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar