JAKARTA, suarapembaharuan.com - Sejumlah aktivis mahasiswa di Serang, Provinsi Banten adakan kegiatan bedah buku yang berjudul "Buku Hitam Prabowo Subianto: Sejarah Kelam Reformasi 98," Pokel Garden, Serang, Banten, Senin (11/12/2023) sore.
Diketuhuu, buku ini mendokumentasikan jejak hitam Prabowo Subianto dalam berbagai kasus pelanggaran HAM diluncurkan di Jakarta, Minggu, 10 Desember 2023, bertepatan dengan Hari HAM Internasional.
Kegiatan bedah “Buku Hitam Prabowo Subianto” pada momen Hari HAM, untuk memberi harapan agar kasus-kasus pelanggaran HAM, terkhusus yang diduga melibatkan Prabowo tidak terulang kembali di Indonesia.
Buku ini terdiri dari tujuh bab, bagian awal buku ini mengulas penculikan aktivis, kerusuhan Mei 1998 dan bagaimana dugaan keterlibatan Prabowo, upaya Prabowo melakukan ‘kudeta’ terhadap Presiden B.J Habibie serta jejak kelamnya di Timor-Leste dan Papua.
Buku ini juga mengelaborasi mengapa Prabowo menjadi ancaman bagi masa depan demokrasi Indonesia dan apa yang sedang dipertaruhkan jika ia menjadi presiden.
Pegiat Pemilu dan Demokrasi, Hasnu Ibrahim, mengatakan buku ini relevan untuk didiskusikan karena sebentar lagi rakyat Indonesia akan memasuki Pemilu Presiden pada tahun 2024.
"Rakyat Indonesia silakan melakukan pemeriksaan secara baik terhadap calon pemimpin bangsa Indonesia baik rekam jejak dan rekam karya," jelas Hasnu.
Hasnu mengatakan, menjelang Pemilu 2024 rakyat Indonesia harus sadar bahwa hak asasi manusia sama pentingnya dengan sepiring nasi yang kita makan sehari-hari.
"Kita sebagai rakyat harus sadar bahwa pemimpin terbaik untuk bangsa ini yaitu yang mengerti demokrasi dan partisipasi bukan yang melakukan pelanggaran HAM berat," kata Hasnu.
Sementara itu, Ray Rangkuti Direktur LIMA Indonesia yang juga aktivis 1998 menegaskan, publik harus menolak secara keras pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu.
"Pemilu 2024 kita semua harus tegas menolak pelaku pelanggaran HAM berat dan menolak dinasti politik, karena tidak ada untungnya bagi rakyat Indonesa," jelas Ray.
Ray melanjutkan, tujuan dinasti politik bukanlah untuk kepentingan rakyat, melainkan melestarikan kekuasaan untuk keluarga, anak dan kolega.
"Selamatkan bangsa Indonesia dari pelaku pelanggaran HAM, oligarki politik, dan dinasti politik melalui pemilu 2024 mendatang," jelas Ray Rangkuti.
Perlu diketuhui, kegiatan ini menghadirkan narasumber seperti akademisi politik, Ketua BEM FH Untirta, Pemerhati Hukum dan HAM, Pegiat Pemilu dan Demokrasi dan Aktivis Milenial. Peserta kegiatan berasal dari aktivis mahasiswa, organisasi kepemudaan, BEM Mahasiswa dan sejumlah simpul gerakan mahasiswa di Serang, Provinsi Banten.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar