JAKARTA, suarapembaharuan.com - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) ahli/akademisi secara daring untuk membahas visi-misi dan pandangan capres tentang penyelesaian HAM dan konflik Papua pada debat capres perdana, 12 Desember 2023 lalu. Tujuan kegiatan ini untuk mengeksplorasi secara lebih dalam dan menilai pandangan masing-masing capres dalam isu HAM dan penyelesaian konflik Papua.
 |
| Ist |
Dosen Universitas Brawijaya Malang Prof. Dr. Muhammad Ali Syafaat yang ikut dalam FGD tersebut menyatakan gagasan capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo lebih baik dibandingkan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal isu HAM dan penyelesaian konflik di Papua.
"Secara umum debat capres putaran pertama masih normatif. Dalam konteks itu, capres nomor urut 2 (Prabowo Subianto) lebih banyak menyampaikan jargon, dan menghindari pembahasan kasus-kasus konkrit serta mendorong pendekatan keamanan dalam menangani masalah papua," ujar Ali dalam FGD daring pada Rabu (20/12/2023).
Prabowo, kata Ali, cenderung menghindar menjawab isu penculikan dan menimpakan kasus tersebut ke Mahfud MD yang saat menjabat Menko Polhukam. Prabowo, kata dia, mengatakan kasus pelanggaran HAM masa lalu adalah isu politik.
"Itu berarti ia (Prabowo) tidak mengakui ada problem HAM masa lalu, dan dalam penyelesaian separatisme Papua akan memperkuat atau penambahan aparat keamanan dan percepatan pembangunan ekonomi di papua," ungkap Ali.
Sementara Anies menyampaikan visi misi untuk memulihkan kualitas demokrasi dan HAM. Sedangkan Ganjar Pranowo mendorong percepatan demokrasi yang substantif dan penghormatan HAM dan pada saat debat berani menawarkan ide dan gagasan penyelesaian kasus HAM masa lalu dan penyelesaian Papua melalui dialog.
"Di luar itu, ada sejumlah isu HAM dan papua yang belum jelas dalam debat putaran pertama, seperti isu perlindungan data pribadi, kebebasan bergama, masalah otonomi khusus Papua, dan strategi pelaksanaan dialog Papua," tandas dia.
FGD para ahli tersebut menghasilkan sejumlah kesimpulan.
Pertama, debat kandidat menurut para ahli menjadi penting untuk memberikan gambaran bagi publik terhadap siapa kandidat yang mempunyai ide dan gagasan tentang perbaikan indonesia ke depan, terutama dalam isu HAM dan penyelesaian konflik Papua. Meski secara umum debat belum sempurna karena keterbatasan waktu dan masalah metode debat, tapi debat Capres putaran pertama setidaknya dapat memberikan gambaran umum bagi publik.
Kedua, menurut para ahli/akademisi, debat capres/cawapres dipercaya akan berpengaruh pada perubahan pemilih dalam menentukan pilihan presiden dalam Pemilu. Debat kandidat menjadi penting bagi masyarakat untuk mencermati ide, gagasan dan rekam jejak masing-masing calon presiden.
Ketiga, untuk isu HAM dan penyelesaian konflik Papua, sebagian besar para ahli menilai calon presiden nomor 1 (Anies Baswedan) dan 3 (Ganjar Pranowo) memiliki pandangan yang baik dalam menyelesaikan papua secara damai melalui dialog. Berbeda dengan calon presiden nomor urut 2 (Prabowo Subianto) yang pendekatan masih state sentris dan cenderung pendekatan keamanan dalam menyelesaikan konflik papua.
Kemudian dalam isu HAM, paslon nomor urut 1 memiliki pandangan baik untuk berjanji menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat khususnya kasus penculikan aktivis 1997/1998, sementara paslon 3 memberi pandangan yang baik untuk mengembalikan negara kekuasaan menjadi negara hukum. Lebih jauh, calon presiden nomor urut 1 dan 3 juga sama-sama memiliki pandangan pentingnya terhadap jaminan kebebasan sipil.
Berbeda dengan calon presiden nomor urut 2 yang tidak terlihat jelas pandanganya tentang penyelesaian HAM masa lalu khususnya penculikan serta tidak jelas dalam isu jaminan kebebasan sipil khususnya kebebasan berpendapat
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar