JAKARTA, suarapembaharuan.com - Keberhasilan jalannya pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dipengaruhi oleh banyak hal.
 |
| Ist |
Selain oleh mekanisme pelaksanaan yang jujur, adil, bebas, dan rahasia, beredarnya isu krusial seperti hoaks, politik identitas, dan politik uang juga memiliki pengaruh.
Oleh karena itu, sebagai upaya dalam mengawal terlaksananya Pemilu yang baik, diperlukan peningkatan peran pengawasan aktif dari Lembaga pengawas Pemilu.
“Di sini memang dituntut yaitu peran pengawas, pengawas Pemilu itu harus jeli harus tegas,” imbuh Wakil Presiden (Wapres), K.H. Ma’ruf Amin, dalam keterangan persnya usai menghadiri Pembukaan Habibie Democracy Forum, di Hotel Le Meridien, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, pada Rabu (15/11/2023).
Wapres menyampaikan, selain memperkuat sistem pengawasan, mekanisme pemberian sanksi pun juga harus dipertegas apabila ditemukan adanya pelanggaran.
“Dan harus betul-betul berani melakukan penindakan-penindakan terhadap pelanggaran,” tegas Wapres.
Sebab bila tidak, lanjut Wapres, maka pelanggaran yang terjadi tersebut nantinya berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat yang pada akhirnya akan menghambat jalannya pesta demokrasi secara baik.
“Kalau pelanggaran itu tidak ditindak, itu akan bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan Pemilu, tentu akan ada ketidakpuasan-ketidakpuasan. Saya kira itu yang harus dijaga betul,” tutur Wapres.
Untuk itu, sekali lagi Wapres menegaskan bahwa peningkatan peran pengawas Pemilu dalam kontestasi politik yang tahapannya telah dimulai sejak saat ini, harus dimulai dari sekarang, tidak ditunda-tunda.
“Saya minta pengawasannya lebih ketat lagi ya untuk sekarang ini ya. Karena biasanya memang kalau menjelang Pemilu itu akan terjadi juga isu-isu seperti itu ya, disinformasi juga termasuk dan kemudian juga politik uang,” pungkas Wapres.
Kategori : News
Editor : AAS
Posting Komentar