JAKARTA, suarapembaharuan.com - Netralitas aparat negara di pemilihan presiden 2024 mendatang diragukan oleh banyak kalangan. Dosen Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Yanuar Nugroho bahkan menyebut netralitas hanya sebatas ilusi.
 |
| Yanuar Nugroho |
“Netralitas itu ilusi. Kalau aparat pemerintah terlibat dalam pemilihan umum, tidak akan ada netralitas,” ujar Yanuar saat dimintai keterangan usai diskusi ‘Seruan Kebangsaan, Forum Lintas Generasi: Mari Bersuara Jujur dan Jernih’ di STF Driyarkara, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Senin (27/11/23).
Mantan deputi II Kepala Staf Presiden RI 2015-2019 itu awalnya menyebut, pemilihan umum seharusnya menjadi proses demokratis pergantian kekuasaan.
Tetapi proses Pemilu 2024 mendatang justru cedera secara etik dan substansi.
Yanuar menyebut kecurangan di Pemilu 2024 akan menjadi yang pertama sejak kejatuhan Soeharto.
“Proses demokrasinya akan cacat. Soeharto jatuh dalam reformasi Mei 98 karena kita mau negara ini lebih demokratis. Ini akan menjadi pemilu curang yang pertama atau pemilu yang cacat pertama sejak Soeharto jatuh,” kata Yanuar.
Dia pun menegaskan, setiap upaya yang menganggu proses demokrasi harus disuarakan.
“Setiap upaya kecurangan pemilu atau tindakan-tindakan apapun yang menggangu proses demokrasi harus berani disuarakan," tukasnya.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar