Ganjar-Mahfud Unggul di Survei LPI, TPN: Itulah Suara Publik untuk Demokrasi

JAKARTA, suarapembaharuan.com - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono angka bicara soal hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) terkait elektabilitas pasangan capres-cawapres pascaputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menjatuhkan vonis pelanggaran etik berat terhadap hakim konstitusi Anwar Usman. 



Aiman mengaku bangga karena pasangan Ganjar-Mahfud unggul dalam survei tersebut dan menyebutkan itu sebagai suara publik yang mendukung demokrasi sesungguhnya.


“Kami meyakini TPN Ganjar-Mahfud bahwa itulah suara publik yang sebenarnya yang hakiki yang muncul dari hati nurani terdalam untuk Indonesia bagi demokrasi,” kata Aiman saat hadir di jumpa pers perilisan survei LPI di Hotel Arya Duta Semanggi, Jakarta, Kamis (16/11/2023).


Apalagi, kata Aiman, hasil survei tersebut menunjukkan mayoritas publik juga melawan putusan MK dan mensinyalir adanya nepotisme.


“Soal nepotisme, dari hasil survei menyatakan bahwa mayoritas melawan dan tidak setuju dengan nepotisme dan hal ini melegakan,” tandas dia.


Meskipun demikian, Aiman mengatakan Ganjar-Mahfud dan TPN berkomitmen tetap mendorong hadirnya iklim sejuk di Pilpres 2024. Sebagai tim dari TPN Ganjar-Mahfud, Aiman mengajak seluruh pihak menggunakan cara-cara berpolitik yang baik di Pilpres 2024.


“Politik riang gembira, damai dan kita harus dukung hal itu semua tapi jangan lupa politik yang bermartabat dan tidak meruntuhkan demokrasi,” pungkas Aiman.



Diketahui, hasil survei terbaru LP menemukan bahwa elektabilitas pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD unggul dibandingkan pasangan capres-cawapres lain seusai putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Duet Ganjar-Mahfud menang telak atas pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.


“Elektabilitas pasangan capres-cawapres usai putusan MKMK adalah, Ganjar-Mahfud 38,75%, Prabowo-Gibran 34,25% dan Anies-Muhaimin 24,00%. Sedangkan yang memilih tidak tahu atau tidak menjawab adalah 3,00%,” kata Wakil Direktur LPI Ali Ramadhan saat jumpa pers di Hotel Arya Duta Semanggi, Jakarta, Kamis (16/11/2023).


Menurut Ali, survei LPI juga memotret tanggapan publik terhadap putusan MKMK. Diketahui, MKMK memvonis bahwa benar ada pelanggaran kode etik berat terkait putusan kontroversial MK tentang batas usia pencalonan capres/cawapres.


“Hasilnya, 28,50% responden mengatakan sangat puas dengan putusan MKMK dan 15,25% responden mengaku puas dengan putusan MKMK, ditotal menjadi 43,75%. Sisanya, 25,35% responden mengaku kurang puas dan 29,55% mengaku tidak puas (ditotal menjadi 54,9%). Sedangkan 1,35% mengaku tidak tahu dan tidak menjawab,” jelas Ali.


Meski responden lebih banyak yang mengaku tidak puas dan kurang puas, namun hasil survei menunjukkan publik setuju jika ada isu nepotisme dari putusan MK yang kontroversial soal batas usia pencalonan capres/cawapres tersebut.


“Sebanyak 65,15% responden mengaku sangat setuju dengan isu nepotisme dalam melihat pencalonan Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres mendampingi capres Prabowo Subianto yang diperbolehkan pencalonannya sebab putusan MK. Kemudian 20,25% responden mengaku setuju (ditotal 85,4%). Sisanya, kurang setuju 6,35% dan tidak setuju 7,45%. Sementara yang tidak menjawab hanya 0,80%,” pungkas Ali.


Survei nasional yang diselenggarakan oleh LPI ini mulai 9-13 November 2023. Survei ini bermaksud untuk memotret elektabilitas pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2024 pasca putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. 


Responden yang menjadi sampel dalam survei ini adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara atau pada tanggal 14 Februari 2024 sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih serta secara sadar dan aktif mengawasi kinerja penyelenggara pemilu dan dinamika politik yang terjadi di Indonesia menjelang pemilu 2024.


Terkait metodologi, survei ini memiliki populasi responden Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara atau pada tanggal 14 Februari 2024 sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin serta mempunyai hak memilih.


Teknik sampling yang digunakan pada riset ini adalah Multistage Random Sampling dimana subjek yang diambil oleh peneliti sebagai sampel adalah populasi penelitian yang besar dan berasal dari 18 Provinsi di Indonesia.


Berdasarkan teknik sampling tersebut, jumlah sampel yang di peroleh sebanyak 1300 responden dengan Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar ±2,83 pada tingkat kepercayaan 95%.


Kategori : News


Editor      : AHS


Post a Comment

Lebih baru Lebih lama