JAKARTA, suarapembaharuan.com - Bakal calon presiden yang diusung koalisi Partai NasDem, PKB dan PKS, Anies Baswedan menyinggung Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi titipan pihak-pihak tertentu bila penyusunan proyek tersebut tak dilakukan secara transparan.
 |
| Foto : Sahat Simatupang |
Hal ini ia sampaikan ketika menghadiri agenda Rakornas Partai Masyumi yang disiarkan di kanal YouTube MasyumiTV, Sabtu (30/9/2023).
Anies awalnya menjelaskan PSN secara substansi merupakan hal wajar dan baik bagi negara bila disusun secara transparan dan melibatkan partisipasi publik. Namun sebaliknya, ia menilai PSN potensial berubah menjadi tidak adil bagi masyarakat jika tak disusun secara transparan.
"Rujukannya Rencana Jangka Panjang, turunannya Rencana Jangka Menengah, dan turunannya kemudian PSN. Merujuk ke sana. Tapi kalau itu tak dilakukan dengan baik, PSN itu kemudian jadi titipan kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun," kata Anies. Meski begitu, Anies tak merinci titipan kanan-kiri siapa yang dimaksudkannya tersebut.
Presiden Joko Widodo sehari setelahnya merespon pernyataan Anies tersebut. Ia mengatakan agar ditunjuk saja proyek mana dan yang menitip siapa." Ya ditunjuk saja proyek mana, yang nitip siapa?" kata Jokowi.
Adapun bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo ikut menanggapi pernyataan Anies tersebut.
Menurutnya, pernyataan Anies itu rawan disalahartikan. Ganjar mengatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu perlu membuka data yang jelas." Kalau pakai data tidak akan membuat orang punya interpretasi lain. Kasih aja datanya, dibuka telanjang, itu bagus," ujar Ganjar.
Ketua Majelis Nasional Perhimpunan Pergerakan 98 Sahat Simatupang mengatakan, pernyataan Anies tersebut pasti didasari data dan informasi lapangan. Sahat mencontohkan PSN Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional/ Food Estate yang daftar proyek diatur dalam Peraturan Presiden tentang Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional Melalui Pengembangan Kawasan Food Estate.
" Saya ambil contoh tidak terbukanya informasi tentang program food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumut yang menyebabkan program itu mendekati gagal sejak diresmikan Presiden Joko Widodo, Oktober 2020." kata Sahat Simatupang, Jumat (6/10/2023).
Lahan terpadu lumbung pangan atau food estate yang terletak di Desa Ria Ria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, tersebut, ujar eks Direktorat Relawan Tim Kampanye Daerah Jokowi - Ma'ruf Amin Sumut, awalnya dikelola Kementerian Pertanian lalu diserahkan kepada Pemerihtah Kabupaten Humbang Hasundutan.
" Namun faknya silahkan cek sendiri apakah food estate yang akan dijadikan sentra hortikultura tersebut berhasil atau gagal ? Kalau saya bilang gagal. Saya tiga kali kesana dan menanyakan langsung kepada kelompok tani yang tadinya menjadi mitra program food estate tersebut. Namun satu persatu kelompok tani tersebut mundur menjadi mitra program food estate." ujar Sahat.
Kenapa kelompok tani mitra food estate Humbang Hasundutan pada mundur ? Karena, sambung Sahat, perusahaan yang ditunjuk menjadi mitra kelompok tani bukan perusahaan yang kompeten dalam bidang pertanian." Perusahaan apa namanya itu kalau bukan perusahaan titipan." kata Sahat.
Sahat melajutkan, food estate Humbang Hasundutan harus diselamatkan jika kelak Anies - Muhaimin Iskandar memimpin Indonesia 2024. Sebab infrastruktur jalan dan pengairan menuju lokasi food estate dan sekitarnya sudah sangat memadai termasuk ke wilayah Desa Aek Nauli 1, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan yang direncanakan akan menjadi Taman Sains dan Teknologi Herbal (TSTH) dengan dasar hukum Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.331/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2020 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus untuk Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Institut Teknologi DEL milik Luhut Binsar Panjaitan.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar