JAKARTA, suarapembaharuan.com - Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto Putra meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang saat menjadi bakal capres agar tidak menggunakan sumber daya negara untuk pencitraan dan kampanye terselubung Capres Pilpres 2024.
 |
| Ilustrasi |
Dugaan kampanye terselubung ini, kaya Ardi, dilakukan melalui proyek pembangunan sumur bor yang dilakukan oleh Kemhan di beberapa daerah termasuk terbaru peresmian sumur bor oleh Prabowo di Desa Suro Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada 29 Oktober 2023.
"Kami memandang, pengadaan proyek pembangunan sumur bor yang dilakukan oleh Kemhan merupakan sesuatu yang harus dikoreksi, mengingat hal tersebut bukanlah tugas dan fungsi Kemhan yang seharusnya fokus pada pembangunan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman eksternal dari negara lain," ujar Ardi dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (30/10/2023).
Dari segi manfaatnya, kata Ardi, keberadaan sumur bor tersebut memang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Namun, dia mengingatkan hal tersebut seharusnya menjadi fungsi dan tugas kementerian lain, bukan kementerian pertahanan.
"Pengadaan proyek pembangunan sumur bor menunjukan Prabowo Subianto selaku Menhan tidak memiliki prioritas kebijakan pembangunan pertahanan, bahkan anggaran pertahanan dialokasikan secara tidak tepat untuk proyek yang tidak berkaitan dengan urusan pertahanan negara," tandas dia.
Bahkan, kata Ardi, sebelum proyek pembangunan sumur bor, kata dia, Kemhan di bawah Prabowo Subianto juga pernah menjalankan proyek yang melenceng dari tupoksi utamanya sebagai lembaga kementerian yang mengurusi urusan pertahanan. Di antaranya, tutur dia, adalah proyek ketahanan pangan dan Food Estate yang juga dikerjakan oleh Kemhan dengan mengerahkan sumber daya TNI dan lembaga-lembaga di bawah Kemhan.
"Ironisnya, selain proyek tersebut bukan Tupoksi Kemhan, proyek-proyek tersebut justru dinilai gagal total dan menyisakan bencana ekologis yang cukup besar. Dalam konteks itu, sudah seharusnya Kemhan melakukan koreksi dan menghentikan pelaksanaan proyek tersebut, mengingat hal ini bukan tupoksinya dan fokus untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah pembangunan pertahanan negara yang belum diselesaikan," jelas Ardi.
Pihaknya, kata Ardi, menilai, pembangunan proyek sumur bor dan proyek lain yang tidak terkait dengan urusan pertahanan negara sejatinya merupakan upaya untuk menutupi berbagai masalah utama di tubuh TNI yang tidak mampu diselesaikan oleh Kemhan. Menurut dia, hingga saat ini, Kemhan dibawah Prabowo Subianto tidak mampu menyelesaikan sejumlah persoalan krusial di dalam TNI, antara lain kekerasan prajurit TNI terhadap masyarakat, dugaan korupsi dalam pengadaan Alutista, peningkatan kesejahteraan prajurit TNI, penumpukan perwira non-job di dalam organisasi TNI, reformasi peradilan militer, kekerasan TNI di Papua, dan lain-lain.
"Kami juga menilai, di tengah dinamika politik menuju Pemilu 2024 keberadaan proyek pembangunan sumur bor rentan dipolitisasi untuk kepentingan politik pencitraan, mengingat Prabowo Subianto maju sebagai salah satu kandidat calon Presiden pada Pemilu yang akan datang," tegas dia.
Ardi menilai dugaan tersebut sulit dibantah jika mencermati pernyataan ambigu Prabowo Subianto pada saat peresmian sumur bor di Kabupaten Banyumas. Saat itu, Prabowo mengatakan, “Saya tidak boleh minta dukungan saudara-saudara, tapi kalau berharap dalam hati kan enggak boleh dilarang."
"Pernyataan tersebut dapat dibaca sebagai kampanye terselubung dan permintaan dukungan terhadap pencalonannya sebagai kandidat Capres," kata dia.
Karena itu, kata Ardi, Imparsial mendesak Presiden Joko Widodo segera memerintahkan Menhan Prabowo Subianto untuk menghentikan proyek pembangunan sumur bor yang bukan tupoksi Kemenhan dan mendorong kementerian lain yang terkait untuk berperan dalam proyek tersebut. Selain itu, Ardi mendorong Presiden Joko Widodo untuk segera mengevaluasi kinerja Menhan Prabowo yang tidak berhasil menyelesaikan pekerjaan rumah reformasi sektor pertahanan yang berada di bahwa tanggung jawab Kemhan.
"Presiden Jokowi juga harus memastikan tidak boleh ada penggunaan sumber daya negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan pemenangan salah satu kandidat calon presiden pada Pemilu 2024," pungkas Ardi.
Kategori : News
Editor : ARS
Posting Komentar