JAKARTA, suarapembaharuan.com - Pasangan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD berkomitmen untuk meningkatkan sistem digital dalam pemerintahan ke depan. Mereka telah menetapkan rencana ini sebagai bagian dari visi misi mereka dengan tema "Menuju Indonesia Unggul: Gerak Cepat Menuju Negara Maritim yang Adil dan Lestari."
Dalam delapan program visi misi yang disusun oleh Ganjar, salah satunya adalah untuk mempercepat pengembangan sistem digital nasional.
Implementasi sistem digital ini akan mencakup dalam proses tender, layanan masyarakat, serta administrasi perpajakan, dengan tujuan untuk mengurangi celah terjadinya praktik korupsi.
Heru Sutadi, seorang pengamat ekonomi digital, menyambut baik komitmen yang diungkapkan oleh Ganjar-Mahfud. Ia percaya bahwa pengembangan digitalisasi dalam pemerintahan akan membawa banyak keuntungan.
"Penyediaan layanan pemerintah yang lebih cepat, tanpa birokrasi berlebihan, transparan, dan juga mencegah penyimpangan," ungkap Heru dalam keterangannya pada hari Minggu (29/10/2023).
"Namun, dalam kenyataannya, hasil yang beragam terjadi terkait adopsi layanan digital," lanjutnya.
Heru menjelaskan bahwa percepatan dalam digitalisasi nasional akan menyuguhkan pelayanan pemerintah yang lebih transparan, dapat diakses di mana saja dan kapan saja.
"Terdapat layanan yang menawarkan kecepatan dan transparansi yang lebih baik, dapat diakses dari berbagai lokasi, dan dapat mencegah penyimpangan," ungkap Heru.
Meskipun begitu, Heru mengakui bahwa digitalisasi tidak secara otomatis mampu mencegah segala bentuk penyimpangan, selama individu atau entitas yang terlibat dalam proses tersebut hanya memanfaatkan digitalisasi untuk menunjukkan citra modern dan bebas korupsi. Karena membangun budaya antikorupsi juga merupakan hal yang sangat penting, karena digitalisasi hanyalah alat bantu semata.
"Perizinan yang seharusnya dapat dilakukan secara online seringkali mengalami gangguan jaringan dan kesulitan akses, sehingga masih memerlukan kehadiran fisik atau menggunakan layanan dari pihak ketiga yang menambah biaya," jelas Heru.
Di sisi lain, Ganjar Pranowo menegaskan perlunya peningkatan sistem digital dalam pemerintahan. Ganjar berbagi pengalaman ketika menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah, dimana ia berhasil menghemat anggaran sebesar Rp 1,2 triliun melalui penggunaan e-budgeting dan e-planning.
"Dengan adopsi digitalisasi dalam pemerintahan, apa yang terjadi? Hemat sebesar Rp 1,2 triliun dana dapat tercapai," ujar Ganjar dalam acara 'Ganjar Menjawab Tantangan Masa Depan Indonesia', yang diadakan oleh Forum Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia di The Ballroom Djakarta Theater, Jakarta Pusat.
Ganjar menyoroti pentingnya memberantas korupsi. Menurutnya, budaya korupsi dapat diatasi dengan memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam pemerintahan, mendorong budaya meritokrasi dan inovasi, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam melawan korupsi, dan meningkatkan transparansi kinerja pemerintah.
"Kita mesti jadi pemerintahan yang bersih. Dan ini saya kira PR yang saat ini belum selesai dan kita takut untuk membicarakan secara terbuka, maka antikorupsi menjadi wajib," pungkas Ganjar.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar