MEDAN, suarapembaharuan.com - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Hassanudin, menyebutkan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 sebagai agenda pesta demokrasi terbesar dan pertama kali dilaksanakan.
 |
| Ist |
Karenanya, potensi kerawanan serta upaya kerja keras semua pihak menyukseskannya menjadi catatan penting.
Hal itu disampaikannya pada acara Penandatanganan Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024 dan Penandatanganan Kesepakatan Pendanaan Bersama Pilkada Serentak 2024, di Ballroom, Hotel Grand Mercure, Jalan Sutomo, Medan, Rabu (27/9/2023).
Hadir di antaranya Pangdam I/BB Mayjen TNI Mochammad Hasan, Kajati Sumut Idianto, Danlantamal I Belawan Laksamana Pertama TNI Johanes Djanarko, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Jawari, serta unsur Forkopimda lainnya.
Hadir juga para bakal calon anggota DPD RI, Ketua Partai Politik tingkat provinsi, Komisioner KPU dan Bawaslu Sumut, hingga seluruh bupati/walikota se-Sumut.
Hassanudin menyampaikan bahwa Pemilu 2024 mendatang sebagai yang terbesar.
Selain memilih calon anggota DPD RI, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pilpres di saat bersamaan,di tahun yang sama juga akan berlangsung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak seluruh Indonesia.
Hanya beberapa bulan setelah pencoblosan di Pemilu Pileg dan Pilpres.
“Dalam pelaksanaannya akan menghadapi berbagai potensi permasalahan atau kerawanan, mulai dari persiapan kebutuhan/anggaran, data pemilih, distribusi logistik Pemilu, kapasitas dan beban kerja petugas, sampai dengan penetapan calon terpilih,” ujar Pj Gubernur.
Untuk itu, lanjut Hassanudin, diperlukan perhatian, usaha dan kerja keras dari semua pihak agar pelaksanaan pesta demokrasi di tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Dengan asas sebagai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil).
“Kita perlu mengambil langkah-langkah preventif dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta stabilitas suhu perpolitikan Sumatera Utara. Suksesnya Pemilu tahun 2024 ditentukan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah terkait kesiapan pendanaan oleh pemerintah daerah,” jelas Hassanudin.
Dengan upaya dan kerja keras bersama mengantisipasi potensi permasalahan, lanjut Hassanudin, Pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi yang demokratis.
Dengan demikian, berbagai potensi kerawanan yang bisa saja muncul dapat dicegah, terutama dengan deklarasi damai yang ditandatangani seluruh peserta Pemilu.
Kategori : News
Editor : RAS
Posting Komentar