YOGYAKARTA, suarapembaharuan.com – Di era digital seperti saat ini, pemanfaatan sistem teknologi informasi begitu masif digunakan di semua bidang yang apabila tidak dikelola dengan baik dan benar tentunya bisa menjadi faktor pemicu disrupsi dalam berpolitik dan berbangsa di Indonesia.
 |
| Ist |
Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur (Kominfotur) Kemenko Polhukam Marsda TNI Dr. Arif Mustofa M.M., pada pembukaan Acara Forum Koordinasi dan Sinkronisasi (FKS) dengan Tema “Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Meningkatkan Keamanan Siber Guna Menghadapi Pemilu Tahun 2024”, di Yogyakarta, baru - baru ini.
Arif memaparkan bahwa berbagai sistem informasi yang akan digunakan dalam Pemilu nantinya memiliki potensi kerawanan terhadap serangan siber. Oleh sebab itu aplikasi sistem informasi tersebut harus disiapkan secara cermat dan teliti, serta memenuhi standar keamanan yang memadai.
“Perlu upaya yang konkrit guna mengantisipasi berbagai potensi ancaman insiden siber agar pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 dapat berjalan dengan aman dan lancar,” ujar Deputi Bidkoor Kominfotur.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat anomali trafik pada periode 1 Januari 2022 sampai dengan 12 Juni 2023 mencapai sekitar satu milyar lebih anomali trafik, dengan kategori malware activity hingga 57.33%.
Hal ini tentunya menandakan bahwa Indonesia masih sangat rawan terhadap serangan siber. Demikian juga kerawan pelaksanaan Pemilu juga berpotensi meluas menjadi kerawanan keamanan.
Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong semua K/L/D dan stakeholder terkait peningkatan keamanan siber guna menghadapi pemilu 2024
“Sehingga dibutuhkan upaya komprehensif melibatkan berbagai pihak, seperti pihak Pemerintah, Swasta, Akademisi, Asosiasi dan juga Masyarakat,” ungkap Deputi Bidkoor Kominfotur.
Forum ini menghadirkan narasumber Deputi VI Bidang Intelijen Siber BIN; Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi, BSSN;Kepala Pusat data dan Teknologi Informasi KPU; Praktisi Keamanan Siber; Para Pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta; Para Pejabat Komisi Pemelihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota; Pejabat Kemenko Polhukam; dan dihadiri oleh peserta secara daring dan luring dari berbagai kementerian dan lembaga.
Kategori : News
Editor : PAS
Posting Komentar