MEDAN, suarapembaharuan.com - Sejumlah konsumen perumahan subsidi di Sumatera Utara diduga menjadi korban developer (pengembang) yang tidak bertanggungjawab. Mereka menemukan rumah yang ditempati tidak layak huni, karena interior rumah yang berantakan, sementara saluran pembuangan dikerjakan asal jadi sehingga air tidak mengalir sebagaimana mestinya.
Salah satu kompleks perumahan subsidi yang dinilai tidak layak huni adalah A Residence yang berlokasi di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.
Kondisi interior rumah seperti dikerjakan secara asal jadi, dan sangat mengecewakan penghuni yang sudah membuat akad kredit via Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Medan. Akibatnya, sejumlah penghuni enggan membayar cicilan kredit.
Fadly Akbar Darus |
Ketua Bidang OKK Asosiasi Himpunan Pengembang dan Permukiman Rakyat (HIMPERRA) Sumatera Utara, Fadly Akbar Darus membenarkan banyaknya keluhan yang disampaikan penghuni rumah subsidi.
Dari penelitian di lapangan, pihak Himperra menemukan pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan spek bangunan yang semestinya. Bahkan sementara pengembang sama sekali tidak mengindahkan aspek lingkungan dan kenyamanan penghuni.
Fadly juga menyesalkan kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan pihak BTN terhadap pengembang.
“Seharusnya pihak BTN melakukan cek ulang atas rumah yang selesai dibangun, baru mencairkan dananya. Jangan percaya begitu saja laporan yang dibuat pengembang, sehingga konsumen yang menjadi korban, “ujar Fadly Akbar Darus.
Mudahnya para pengembang mendapatkan dana dari pihak BTN, terindikasi adanya dugaan kerjasama antara pengembang dengan oknum-oknum BTN.
“Kami berharap pihak Kementerian PUPR, Perbankan dan stakeholder ikut mengawasi dan dapat menjamin rumah bersubsidi yang disiapkan benar-benar sesuai untuk hunian warga masyarakat. Tidak hanya dari segi fisik, tapi juga fasilitas pendukungnya juga harus disiapkan secara benar, termasuk pos security, saluran pembuangan, dan lampu jalan, sehingga penghuni benar-benar nyaman tinggal di hunia bersubsidi tersebut,” tambah Fadly Akbar.
Sebagai organisasi yang bergerak di bidang pembangunan perumahan, menurut Fadly, pihaknya akan mengawal berlangsungnya pembangunan rumah subsidi yang merupakan program nasional yang dicanangkan langsung oleh Presiden Jokowi.
“Jangan sampai program nasional untuk kemaslahan masyarakat Indonesia ini akan sia-sia,” ujar Fadly yang pernah menginisiasi program Nol DP perumahan di Sumatera Utara.
Kategori : News
Editor : ARS
Lawak, perumahannya pak fadly ini aja banyak yg komplain. Cuma janji2 tapi gak di tepati.
BalasHapusPosting Komentar