MEDAN, suarapembaharuan.com - Dalam perjalanan Barisan Relawan Jokowi Presiden yang kini berubah menjadi Barisan Relawan Jalan Perubahan, sejumlah persoalan terjadi di daerah hingga pusat.
 |
| Keterangan Foto : Ilustrasi, Dokumen KLB Bara JP Bogor, 2021 lalu. Ist |
Hal tersebut disampaikan Heryanson Munthe, Ketua Demisioner DPD Bara JP Sumut saat ditemui wartawan di Medan, Sabtu (17/06/2023).
"Sejumlah permasalahan yang tak kunjung selesai tentu adalah bentuk ketidakmampuan Pengurus Pusat DPP Bara JP dalam membenahi organisasi. Jika ada unsur suka dan tidak suka hal ini akan membuat organisasi semakin kecil," ungkapnya.
Ia juga mencontohkan sejumlah DPD yang bermasalah yang berujung keluarnya sejumlah orang dari Bara JP, contohnya Jawa Timur. Juga pergantian Sekjen Bara JP yang dilakukan sepihak yang diduga melanggar mekanisme organsaisi.
"Proses mengganti Sekjen itu melanggar mekanisme organsiasi, perganitan Sekjen harus dibawa ke Rapimnas atau KLB, dan legalitas peserta Rapimnas itu jelas. Selanjutnya hingga saat ini informasi yang kita peroleh baru Jawa Tengah dan Banten yang sudah laksanakan Konferda, jadi yang dimaksud dengan peserta Rapimnas itu siapa ? kabarnya 1000 orang akan hadir," ujarnya.
Ia juga menyesalkan tindakan panitia yang terkesan tertutup dan tidak respon terhadap calon peserta, bahkan saat dihubungi sekretaris panitia, Feber Suhendra mengatakan tidak tahu tatib dan materi Rapimnas.
"Saya sebagai Ketua Demisioner Bara JP Sumut menili ada yang tidak beres, sehingga terkesan seperti ada yang ditutup tutupi. Undangan yang saya baca malahan DPD disuruh membuatkan pandangan yang dikirimkan dalam email, seharusnya harus disampaikan saat Rapimnas. Bisa suka-sukalah nanti, mana yang pro dia, itu saja yang diakomodir, jadi sebaiknya disampaikan terbuka saat Rapimnas. Setiap daerah itu memiliki suara. Saya berharap rekan-rekan DPD Bara JP Seindonesia, baik SK 2019 ataupun yang belum memiliki SK mengusulkan supaya diadakan Kongres Luar Biasa pada 18 Juni 2023 besok, agar kepengurusan bisa dibenahi demi kemajuan Bara JP," ujarnya.
Ia juga menyayangkan sejak KLB Bara JP di Bogor 16 Oktober 2021 lalu pengurus DPP dibawah pimpinan Utje Gustaaf Patty tidak berkembang, dimana tidak ada pergerakan yang berarti, karena hanya 2 DPD yang laksanakan Konferda.
Ia juga mengatakan akan melaporkan panitia ke Mahkamah Organisasi, Dewan Pengawas hingga ke Dewan Pembina, Ir. Joko Widodo (red)
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar