JAKARTA, suarapembaharuan.com - Direktur Politik Pertahanan dan Keamanan (Hankam) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Mochamad Nurhasim memastikan semua partai politik peserta Pemilu Serentak 2024 sudah berideologi Pancasila karena telah dikaji secara ketat oleh pemerintah dan KPU. Hanya saja, kata Nurhasim, ideologi Pancasila terus harus diimplementasikan dalam berbagai kebijakan partai.
"Hampir semua partai di Indonesia itu koridornya adalah Pancasila. Sebenarnya tidak ada yang bertentangan, karena menurut UU semua partai harus berideologi Pancasila, namun nilai-nilai harus diimplementasikan," ujar Nurhasim di acara rilis survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) bertajuk 'Menakar Nasionalisme Partai Politik Menurut Pandangan Kelas Menengah Intelektual' di Aryaduta Hotel, Semanggi, Jakarta, Senin (12/6/2023).
Pancasila, kata dia, penting menjadi panduan bagi partai politik beraktivitas atau mengambil kebijakan. Pasalnya, peranan partai politik sangat penting di Indonesia termasuk melahirkan para pemimpin nasional.
"Saya kira parpol yang ikut peserta Pemilu semua pancasilais karena kalau tidak susah untuk ikut Pemilu," tandas Nurhasim.
Nurhasim mengakui adanya dikotomi antara partai berideologi Pancasila dan keagamaan di tengah masyarakat. Padahal, menurut dia, semua partai berideologi Pancasila, meskipun tidak menutup partai mengakomodir nilai-nilai keagamaan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila.
"Mungkin implementasinya dianggap masyarakat belum terlihat. Karena ideologi ini abstrak ya, antara ideologi nasionalis dan Pancasilais," ungkap dia.
Lebih lanjut, Nurhasim menuturkan terbuka kemungkinan isu politik identitas akan kembali bergaung pada Pemilu 2024. Namun, dia meyakini isu politisasi identitas masih dalam tahap yang positif.
"Kecenderungan politik identitas positif ya, misalkan di satu wilayah ada yang mendukung A, tapi di wilayah lain ada yang dukungan terhadap kelompok nasionalis-nya tinggi. Jadi sangat berimbang, kedua-duanya juga digunakan untuk mendekatkan kedekatan politik, kedekatan identitas," terang Nurhasim.
Nurhasim juga mengapresiasi langkah LPI yang telah melakukan riset kadar nasionalisme parpol sebagai tahap awal mengukur persepsi publik yang unsurnya berlatar dari kalangan kelas menengah intelektual. Namun, dia menegaskan hampir semua parpol di Indonesia sudah berideologi Pancasila dengan kadar penerapan yang berbeda.
Diketahui, Hasil survei terbaru LPI menunjukkan bahwa PDIP merupakan partai paling nasionalis dibandingkan partai peserta Pemilu 2024 lainnya. Hal ini berdasarkan penilaian kelas menengah intelektual, yakni kelompok masyarakat berpendidikan tinggi (S1, S2, S3) yang secara sadar dan aktif mengamati isu nasional serta memiliki pandangan mandiri terhadap isu-isu politik yang terjadi menjelang pemilu 2024, setidaknya selama semester pertama tahun 2023.
Dari penilaian, kelas menengah intelektual, PDIP meraih nilai tertinggi dari 5 indikator nasionalisme partai politik versi LPI, yakni ideologi parpol, kinerja parpol, kebijakan publik parpol, modal keuangan parpol di Pemilu 2019 dan sikap partai terhadap politisasi agama.
"Dari pandangan kelas menengah intelektual menempatkan PDIP sebagai partai politik paling nasionalis dengan skor 4,1882 dengan interval penilaian 0 sampai 5," ujar Wakil Direktur LPI Ali Ramadhan dalam rilis survei LPI bertajuk 'Menakar Nasionalisme Partai Politik Menurut Pandangan Kelas Menengah Intelektual' di Aryaduta Hotel, Semanggi, Jakarta, Senin (12/6/2023).
Dalam survei tersebut, LPI terdapat 10 besar partai politik yang paling nasionalis. Setelah PDIP, disusul Partai Golkar dengan skor 4,188 yang ditempel ketat oleh Partai Gerindra dengan skor 4,1878. Kemudian partai lainnya yaitu, Hanura dengan skor 4,1876; PKB memperoleh skor 4,187; PPP dengan skor 4,1869; PBB 4,1866; PSI dengan skor 4,1863; Sedangkan dua partai lain yaitu Partai Perindo 4,186 dan Partai Buruh 4,185.
Survei nasional LPI ini dilaksanakan pada 22-28 Mei 2023 dengan tujuan menggali pandangan kelas menengah intelektual terhadap nasionalisasi setiap partai politik peserta pemilu 2024. Populasi survei ini adalah para mahasiswa, peneliti, dosen, akademisi, dan ahli-ahli terutama di bidang hukum politik.
Teknik sampling yang digunakan pada riset ini adalah Snowball sampling di mana subjek yang ditunjuk sebagai sampel adalah berdasarkan rekomendasi orang ke orang yang sesuai dengan penelitian dan akurat untuk diwawancarai. Berdasarkan teknik sampling tersebut, jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 700 responden. Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar 2,8% pada tingkat kepercayaan ± 97,2%.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar