Sekjen Berani Sayangkan Pejabat Publik Tak Bijak Respons Kehadiran Timnas Israel

JAKARTA, suarapembaharuan.com - Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Badan Persaudaraan Antara Iman (Berani) Ardy Susanto menyayangkan sejumlah pejabat publik dan politisi yang kurang bijak dalam merespons kehadiran Timnas Israel di Piala Dunia U-20. Menurut Ardy, respons tersebut akhirnya harus dibayar mahal dengan pembatalan Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20.

Ardy Susanto

"Meskipun FIFA tidak menyebutkan secara spesifik bahwa pembatalan tersebut karena penolakan atas timnas Israel, namun seharusnya semua pihak terutama pejabat publik dan politisi bijak merespons kehadiran Timnas Israel di Piala Dunia U-20," ujar Ardy kepada wartawan, Jumat (31/3/2023).

"Jangan sampai penolakan tersebut kontraproduktif dan jadi penyebab pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Yang rugi akhirnya kita semua, seluruh bangsa Indonesia," kata Ardy menambahkan.

Ardy mengatakan pihaknya menyayangkan pembatalan Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia tersebut. Padahal, kata dia, Piala Dunia U-20 merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas pemain Timnas, posisi tawar Indonesia di internasional serta membangkitkan ekonomi Indonesia yang terpukul akibat pandemi Covid-19.

"Mimpi anak-anak muda Indonesia untuk berlaga di pentas dunia akhirnya terkubur karena pembatalan tuan rumah tersebut," tandas Ardy.

Menurut Ardy, seharusnya politik dipisahkan dengan olahraga. Seperti yang dikatakan Presiden Jokowi, kata dia, sikap Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Palestina susah jelas. 

"Kehadiran Timnas Israel sebenarnya tidak mengurangi sedikit pun perjuangan Indonesia untuk Palestina. Bahkan menurut kami, Indonesia justru bisa menjadi ajang Piala Dunia U-20 untuk meningkatkan perjuangan membela Palestina. Olahraga justru bisa dijadikan ajang kampanye perdamaian dan persaudaraan," imbuh dia.

Lebih lanjut, Ardy mengingatkan bahwa kasus pembatalan Indonesia sebagai Tuan Rumah harus menjadi pelajaran berharga bagi semua elemen bangsa. Menurut dia, tidak boleh ada lagi pejabat publik atau politisi yang berkomentar kontraproduktif jika terkait kepentingan bangsa.

"Khususnya pejabat publik dan elite politik harus bijak dalam merespons kebijakan pemerintah pusat. Kita juga mendukung pemerintah dan PSSI untuk mengambil langkah cepat agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi lanjutan dari FIFA," pungkas Ardy.

Kategori : News

Editor     : AHS