SEMARANG, suarapembaharuan.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggulirkan bantuan keuangan (Bankeu) untuk desa pada 2023 senilai Rp1,7 triliun. Bantuan tersebut untuk pembangunan fisik maupun nonfisik, yang diprioritaskan guna menggenjot perekonomian warga pascaCovid-19.
 |
| Ist |
Hal itu dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jateng Nur Kholis. Menurutnya, dalam penggunaannya masyarakat turut dilibatkan dengan skema padat karya.
“Bankeuprov sarpras untuk pemdes yang disalurkan lewat Dispermadesdukcapil Jateng tahun 2023 ini 14.665 titik, dengan nilai Rp1,7 triliun. Fokus untuk sarpras perdesaan, pembangunan desa,” ujarnya, saat dikonfirmasi Kamis (23/2/2023).
Menurutnya, bantuan tersebut sangat bermanfaat, karena pada saat Covid-19 melanda, sebagian besar anggaran digunakan untuk penanganan wabah itu. Sehingga, dengan bantuan itu, pemerintah desa tetap bisa melakukan pembangunan fisik.
“Pembangunan fisik dilakukan dengan skema padat karya, sehingga penduduk yang terdampak Covid-19, bisa diprioritaskan bekerja. Semisal untuk membantu pengecoran jalan yang tidak perlu keterampilan khusus seperti angkat junjung, menggunakan tenaga dari keluarga miskin,” imbuhnya.
Nur Kholis mengatakan, pada era Ganjar-Yasin, penggunaan bantuan keuangan tidak hanya untuk pembangunan fisik. Pembangunan jiwa melalui fasilitasi kesenian dan kebudayaan pun dilakukan. Hal itu agar warisan budaya yang ada di akar rumput tidak punah.
“Kalau Pak Gubernur (Ganjar Pranowo) konsen menjaga kesenian agar tidak punah. Misal, di Temanggung ada kesenian yang ada di lereng gunung diberikan alat kesenian. Nah itu bentuk dukungan pemerintah, karena kalau membeli alat mahal dan tidak cucuk ketika dibuat manggung,” paparnya.
Pengawasan Berlapis
Pengawasan pun dilakukan untuk memastikan penggunaan Benkeuprov Sarpras ke desa sesuai peruntukkan. Pengawasan pun bisa dilakukan oleh publik agar kemanfatannya tidak diselewengkan.
Menurut Nur Kholis, pengawasan dilakukan oleh inspektorat dari provinsi hingga kabupaten. Selain itu, penggunaan dana tersebut harus melalui mekanisme pengawasan internal seperti BPD dan perangkat serta masyarakat.
Pengawasan berlapis ini, pun diterapkan untuk penggunaan Dana Desa. Tahun 2023, Jateng mendapatkan pagu sekitar Rp8 triliun yang langsung ditransfer ke rekening pemerintah desa.
Selain inspektorat dan pengawas internal desa, juga telah diterjunkan pendamping lokal desa. Dengan peran petugas tersebut, pemerintah desa bisa berkonsultasi untuk penggunaan dana secara yang sah.
Pada 2023, ada penyesuaian penggunaan Dana Desa. Jika pada 2022, Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengentasan kemiskinan sampai 40 persen, kini direduksi jadi 10-25 persen saja.
Selain itu, pada tahun ini ada peruntukan bagi ketahanan pangan desa. Ini dilakukan agar perekonomian desa yang berbasis pertanian dapat bergulir.
“Penyelewengan trennya mulai turun, karena kepala desa mulai paham mana yang boleh dan tidak. Untuk pengawasan pemkab juga melakukan dampingan. Kalau penyelewengan berarti tak konsultasi dengan pendamping desa. Jika ndableg biar APH (aparat penegak hukum) yang menangani,” pungkasnya.
Kategori : News
Editor : AAS
Posting Komentar