MEDAN, suarapembaharuan.com - Wakil Gunernur Sumut Musa Rajekshah menyampaikan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) tetap optimis dapat menurunkan angka stunting sesuai target 14 persen di tahun 2024 mendatang.
 |
| Wagub Sumut Musa Rajekshah memberikan leterangan pers terlait target penurunan stunting di Sumut. Ist |
Meski di satu sisi, muncul ancaman resesi ekonomi global tahun 2023 yang nantinya dikhawatirkan dapat menghambat suksesnya program penurunan stunting, karena resesi berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi.
Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah mengatakan, pihaknya memang tidak bisa menafikan ancaman resesi tersebut. Namun tegasnya, dengan APBD yang sudah dianggarkan dan direncanakan pemerintah untuk penurunan stunting telah dipersiapkan oleh pemerintah, di samping kehidupan ekonomi masyarakat diharapkan bisa tetap stabil.
"Kalau pun terjadi suatu hal seperti itu (resesi ekonomi) pasti nanti penanganannya akan kita lihat di daerah seperti apa. Tapi mudah-mudahan di Indonesia karena memang negara sebagian besarnya agraris terutama di Sumatera Utara, itu tidak menjadi hal yang menakutkan kita," ungkapnya usai Rakerda Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 di Medan, Rabu (8/2/2023).
Lebih lanjut, Ijeck menjelaskan, yang terpenting dalam upaya menurunkan stunting ini adalah bagaimana pangan masyarakat tercukupi, kebutuhan sembako tercukupi dan harga juga bisa teratasi. Sejauh ini, sambung dia, Sumut telah berhasil menurunkan angka stunting dari 25,8 persen di tahun 2021 menjadi 21,1 persen di akhir tahun 2022.
"Ini dari total dari semua Kabupaten/Kota di Sumut. Walaupun ada yang angkanya masih di atas 30 persen, dan terendag seperti di Labura yang sudah 7,3 persen," jelasnya.
Menurut Ijeck, masih adanya Kabupaten/Kota yang angkanya stuntingnya tinggi, karena belum semua masyarakat mendapatkan informasi bagaimana ciri-ciri anak stunting. Kemudian untuk calon pengantin diharapkan jangan sekedar hanya menikah saja, tetapi juga dinas terkait harus memberikan informasi dan setelah punya anak rutin dilakukan pemeriksaan.
"Sehingga kalau ada gejala stunting bisa kita langsung intervensi misalnya masalah gizi," ujarnya.
Lalu untuk Kabupaten Labura yang angka stuntingnya turun signifikan, karena adanya komitmen dari Kepala Daerah. Karena stunting ini, terangnya, bukan hanya masalah gizi saja, tetapi juga soal sanitasi, air bersih dan lainnya.
"Mudah-mudahan tahun 2024 bisa (mencapai) 14 persen. Tapi itu harus dapat ditahan jangan naik lagi. Sehingga ekonomi masyarakat dapat meningkat begitu juga SDM unggul menuju tahun emas 2045," pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Utama (Sestama) BKKBN Tavip Agus Rayanto mengatakan, stunting ini ada penyebab langsung dan tidak langsungnya. Misalnya, kata dia adalah air bersih, sanitasi, kemiskinan, masalah gizi kronis dan lain-lain.
Selain itu, lanjut dia, kawin terlalu muda atau terlalu tua, melahirkan terlalu dekat dan terlalu banyak juga dapat berpotensi menyebabkan akan stunting.
"Karena itu, empat terlalu itu harus dijaga. Karenanya kalau dulu programnya dua anak cukup sekarang menjadi dua anak sehat," terangnya.
Menurut Tavip, bila keseimbangan penduduk dapat terus dijaga, maka bonus demografi betul-betul bisa dimanfaatkan sebagai peluang bukan malah menjadi beban.
Hal ini dapat diwujudkan, tambahnya, dengan lima langkah, yakni pendataan keluarga stunting, melaksanakan pendampingan baik pasangan usia subur maupun calon pengantin. Berikutnya surveilans kasus stunting dan audit stunting.
"Inilah lima hal yang harus dilaksanakan di lapangan," tandasnya.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar