JAKARTA, suarapembaharuan.com - Hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan bahwa institusi Polri merupakan lembaga yang paling mampu mengantisipasi potensi ancaman kerawanan nasional yang bersumber dari kekerasan horisontal. Potensi kekerasan horizontal diprediksi akan meningkat sejalan dengan tahun politik 2023.
 |
| Direktur Eksekutif LPI Boni Hargens. Ist |
Survei LPI ini dilakukan pada 5 Desember sampai 16 Desember 2022 dengan metode google form, surel, WhatsApp, zoom dan wawancara tatap muka. Jumlah sampel dalam survei ini sebanyak 900 orang yang terdiri dari para para dosen/pakar, peneliti, anggota LSM/NGO, dan aktivis/seniman. Margin of error survei ini berada di kisaran 2% pada tingkat kepercayaan ± 98%.
Teknik sampling yang digunakan pada riset ini adalah cluster sampling di mana analisis dilakukan pada sampel yang tersusun dan diseleksi berdasarkan parameter yang telah ditentukan sebelumnya. Parameter penentu ini dapat berupa demografi, latar belakang, atau atribut lainnya yang dapat menjadi fokus penelitian.
"Polri mendapat rating tertinggi, yang diyakini publik (kelas menengah intelektual) bisa mengatasi kekerasan horizontal di Tahun 2023," ujar Direktur Eksekutif LPI Boni Hargens di acara rilis hasil survei nasional LPI, di Hotel Aryaduta Semanggi, Jakarta, Jumat (23/12/2022).
Dari 10 kementerian/lembaga, tutur Boni, Polri berada di rating pertama dalam mengatasi kekerasan horizontal dengan skor 2,9300 dengan interval skala penilaian dari 0 hingga 3. Lalu disusul TNI dengan skor 2,9200; BIN dengan skor 2,9150; BNPT (2,9050); Kemenko Polhukam (2,9020); BSSN (2,8820); Kemendikbudristek (2,7475); Kementerian Agama (2,7401); KPU RI (2,6975); dan Kementerian Keuangan (2,5725).
Boni mengatakan, kepentingan elite di Tahun 2023 bakal bisa memicu terjadinya kekerasan horizontal, terutama dukungan kepada parpol dan kandidat capres dan cawapres. Pasalnya, salah satu faktor pemicu kekerasan horizontal adalah politik.
"Terkait penyebab kekerasan horizontal, responden menyebutkan mayoritas dipicu oleh faktor politik, lalu faktor sosial, ideologi dan terakhir ekonomi," tandas Boni.
Berdasarkan hasil survei, kata Boni, Polri bakal mampu menjaga stabilitas politik dengan melakukan sinergisitas dengan BIN, TNI dan kementerian dan lembaga lainnya. Yang terpenting, kata dia, Polri tetap mengedepankan profesionalitas dalam menjalankan tugas.
"Soliditas Polri dengan BIN dan TNI membuat publik yakin bisa mengatasi ancaman-ancaman di tahun 2023, baik itu potensi kekerasan horizontal; resesi ekonomi dan stabilitas nasional; politik identitas; serta terorisme dan ancaman Ideologi," pungkas Boni.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar