JAKARTA, suarapembaharuan.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Agama (Kemenag) berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan Training of Trainers (ToT) Literasi Digital segmen pemerintahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag.
Kegiatan Kemenkominfo itu dilaksanakan secara offline di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten dihadiri 30 ASN peserta dari Kemenag.
Kegiatan Literasi Digital sektor pemerintahan, yang digelar Kemenkominfo ini bertujuan untuk mempersiapkan para ASN Kemenag, dengan pemahaman Literasi Digital untuk menjadi Trainer literasi digital di lingkungan pemerintahan tahun 2023 mendatang.
Kegiatan ini merupakan bagian dari usaha meningkatkan literasi digital secara kognitif dan praktis bagi ASN di Indonesia menuju transformasi digital Indonesia. Kapasitas masyarakat Indonesia perihal Literasi Digital memiliki skor 3.49 dari 5.00 yang berada dalam kategori “sedang”.
Hal ini berdasarkan Survei Indeks Literasi Digital Nasional yang dilakukan Kemenkominfo dan Katadata Insight Center tahun 2021. Kegiatan Literasi Digital di segmen pemerintahan merupakan salah satu inisiasi Kemenkominfo, dalam mempercepat transformasi digital di Indonesia.
Direktur Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo Bonifasius Wahyu Pudjianto dalam sambutannya menyampaikan, saat ini perkembangan teknologi sangat dinamis, membuat kita dituntut untuk beradaptasi secara cepat, tanpa terkecuali ASN.
“Kompetensi yang dibutuhkan ASN dalam menyongsong era digital, pada dasarnya adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi. Untuk melakukan tugas fungsi pokoknya dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat,” tuturnya.
Sementara, Ketua Tim Literasi Digital Sektor Pemerintahan Niki Maradona menyatakan, tujuan kegiatan ToT Literasi Digital untuk ASN ini, untuk menciptakan Trainer literasi digital sektor pemerintahan Kemenag.
"Yang nantinya akan membantu tugas kami (Kemenkominfo) melakukan literasi digital kepada ASN di Indonesia,” jelasnya.
Di bagian lain, Sekjen Kemenag Nizar Ali mengemukakan, diperlukan kerja sama antar pemerintah dan masyarakat, terkait literasi digital terutama dalam isu konten negatif.
“Pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat agar literasi digital dapat berjalan dengan sukses. Untuk semua kalangan masyarakat, sehingga tidak ada gap digital,” ujar Nizar.
Sesi pertama dalam kegiatan ini dimulai dengan materi Budaya Digital untuk Sektor Pemerintahan yang dibawakan oleh Kepala Lab Psikologi BINUS University Istiani. Dia membahas bagaimana pada saat ini manusia lebih proaktif di dunia digital, atau disebut sebagai society 5.0.
Maka, dibutuhkan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana masyarakat menggunakan teknologi.
“Budaya digital itu fokus pada manusia, bukan teknologinya. Budaya membentuk cara kita berpikir, merasa, bekerja, bermain, dan itu membuat perbedaan cara kita memandang diri sendiri dan orang lain,” jelas Istiani.
Di sesi yang sama, Irene Camelyn Sinaga selaku Direktur Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyampaikan, Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang dijadikan landasan budaya digital. Salah satunya mencegah perpecahan yang ada di dunia digital karena isu-isu kontroversial.
“Polemik yang paling mudah dimainkan adalah agama, banyak sekali korban dan perpecahan yang disebabkan agama, yang terjadi di seluruh dunia. Mari kita belajar lagi kita tidak bisa terus terpedaya dengan orang yang memecah belah dengan membawa agama,” ungkap Irene.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar