JAKARTA, suarapembaharuan.com - Para pengamat sepakat bahwa kebijakan penyaluran bantalan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang belakangan ini digencarkan pemerintah untuk mengatasi dampak penyesuaian harga BBM memang sudah sangat tepat dilakukan.
 |
| Ilustrasi |
Setelah resmi melakukan penyesuaian harga BBM, pemerintah saat ini tengah berfokus untuk bisa terus menjaga daya beli masyarakat rentan agar inflasi tidak terlalu melonjak.
Caranya adalah dengan melakukan penyaluran BLT BBM hanya kepada masyarakat rentan yang benar-benar membutuhkan.
Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan, Dr. Emrus Sihombing, mengatakan kebijakan penyaluran BLT BBM yang telah dilakukan oleh pemerintah ini merupakan keputusan yang sangat strategis.
“Suatu keputusan yang sangat strategis dilakukan oleh pemerintah. Karena bagaimanapun penyesuaian harga BBM ini pasti berdampak kepada masyarakat rentan,” katanya dalam salah satu diskusi di salah satu stasiun televisi, Selasa (27/9/2022).
Ketepatan akan penyaluran BLT BBM ini jika dibandingkan dengan pemberian subsidi BBM, yang mana merupakan kebijakan lama, menurut Emrus jauh lebih tepat kebijakan yang sekarang karena langsung menyasar ke penerima yang membutuhkan.
“Oleh karena itu, pemberian bantalan sosial ini kepada mereka merupakan keputusan yang tepat, dengan demikian bantalan sosial tersebut diberikan langsung kepada orang yang bersangkutan yang memang layak untuk menerima bantuan tersebut,” tambahnya.
Kemudian, terkait bagaimana permasalahan mengenai data penerima BLT BBM tersebut, Emrus Sihombing menyampaikan agar ada penyesuaian antara data dengan realita aktual di lapangan.
“Saya rasa harus ada kombinasi antara data di pusat dan juga koordinasi dengan Kelurahan karena mereka yang tahu persis masyarakatnya. Sehingga sangat penting adanya crosscheck data dan juga bagaimana aktualnya di lapangan,” terangnya.
Hal senada disampaikan Pengamat Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen, Agus Pambagio, bahwa kebijakan BLT BBM sudah sangat tepat, terlebih bantuan yang dirupakan uang tunai adalah strategi meminimalisasi terjadinya penyelewengan dan kecurangan.
“Tentu ini baik, kan tujuan Presiden memberikan ini untuk menjaga supaya orang miskin tidak menjadi semakin miskin. Maka diberikanlah bantuan langsung berupa uang, karena kalau barang nanti akan rawan dikorupsi,” ujarnya.
Lebih lanjut, agar seluruh bantuan yang disalurkan oleh pemerintah tersebut bisa benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, Agus menambahkan agar perlu juga dilakukan monitoring dan sosialisasi.
“Pemerintah juga harus melakukan monitor mengenai bantuan uang Rp150.000 itu agar dibelikan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Sehingga di tempat pembagian bansos harus ada orang yang memberikan sosialisasi dan mengingatkan,” imbuhnya.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar