BINJAI, suarapembaharuan.com - Organisasi kepemudaan (OKP) Cipayung Plus Kota Binjai menyambut baik rencana pemerintah lakukan penyesuaian terhadap subsidi BBM.
Hal ini tercurah dalam Diskusi Publik bertajuk “Tepatkan BBM Naik di Situasi Ekonomi Rakyat yang Belum Stabil,” yang berlangsung di Binjai, Selasa (30/8/2022) kemarin.
Ketum GMNI Binjai, Windi Yolanda Tanjung memaparkan argumentasi terkait kebijakan penyesuaian subsidi BBM jenis pertalite dan solar.
“Kalau melihat alasan mengapa subsidi harus dilakukan penyesuaian tentu masuk akal. Pertama karena pertimbangan harga minyak dunia yang di atas perkiraan ( USD 105 per barel), dan tekanan APBN yang begitu besar karena dana alokasi subsidi yang terus membengkak,” tutur Windi melalui keterangannya, Kamis (1/9/2022).
Senada, PD KAMMI Kota Binjai, Yang Dalam Hal ini Hari Wibowo Selaku Bendahara Umum PD KAMMI Kota Binjai mengatakan subsidi BBM pada kenyataannya selama ini tidak tepat sasaran.
“Ini dengan membandingkan data yang ada di mana sekitar 80 persen konsumen BBM bersubsidi adalah masyarakat ekonomi menengah ke atas. Jelas ini sangat merugikan negara, karena sejatinya subsidi dieruntukkan bagi kalangan menengah ke bawah,” ujar Hari.
Sementara, menurut Ketum HMI Binjai Nofrizal AN, langkah pemerintah menaikkan tarif BBM harus disambut baik karena hal itu merupakan bagian dari antisipasi pembengkakan dana subsidi yang semakin tidak terkontrol.
“Karena pabila tren konsumsi ini dibiarkan, maka pemerintah terpaksa harus menambah anggaran sebesar Rp 195,6 triliun dari Rp 502,4. Sehingga totalnya menjadi Rp 698 triliun untuk subsidi energi,” kata dia.
Ia pun membandingkan data terkait alokasi dana subsidi energi selama lima tahun terakhir yang bahkan tidak pernah melebihi Rp 200 triliun.
“Kalau membandingkan tahun-tahun sebelumnya, subsidi dan kompensasi energi selalu berada di bawah Rp 200 triliun. Pada tahun 2018 subsidi sebesar Rp 153,5 triliun, 2019 sebesar Rp 144,4 triliun, 2020 Rp 199,9 triliun, 2021 Rp 188,3 triliun, 2022 sebelum perubahan sebesar Rp 152,5 triliun yang disesuaikan menjadi Rp 502,4 triliun,” terangnya.
Terakhir, Ketum HIMMAH, Ahmad Nasution mengaku sangat mengapresiasi langkah cepat pemerintah mempersiapkan bantalan sosial berupa dana subsidi BLT, subsidi gaji dan subsidi Pemda.
“Karena itu, skenario menyiapkan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun untuk 20,65 juta kelompok keluarga penerima manfaat adalah solusi terbaik,” pungkasnya.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar