MEDAN, suarapembaharuan.com – Kelompok Kerja Kehumasan Sumatera Utara (Pokja Humas Sumut) akan menggelar sarasehan di Medan, 5 September 2022 mendatang, untuk merefleksi secara komprehensif empat tahun kepemimpinan Eramas (Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah) di Sumut.
“Persis 5 September nanti, empat tahun sudah Pasangan Eramas memimpin Sumut. Apa yang dirasakan masyarakat Sumut selama empat tahun dipimpin Eramas, sejumlah elemen akan merefleksikannya dalam sarasehan nanti. Lalu, akan kita simpulkan bersama,” ujar Ketua Pokja Humas Sumut, Dr. Supriadi, SE, MM, M.Si, kepada wartawan di Medan, Kamis (1/9/2022), usai memimpin diskusi internal Pokja Humas Sumut terkait rencana digelarnya sarasehan.
Pakar Ekonomi dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) ini menambahkan, dalam sarasehan nanti pihaknya sebisa mungkin menghadirkan sosok-sosok yang dapat merepresentasikan berbagai lapisan masyarakat Sumut. Sehingga, keragaman sudut pandang akan mengemuka dan menjadikan kesimpulan dalam sarasehan cukup komprehensif.
“Keragaman sudut pandang kami kira penting untuk bisa direfleksikan. Sehingga, kesimpulan dalam sarasehan nantinya tidak sumir,” ujar Supriadi, didampingi Sekretaris Pokja Humas Sumut Mirza Syahputra, S.E., dan Bendahara Abdul Salim.
Selepas sarasehan, timpal Mirza, Pokja Humas Sumut akan menggelar survei mengenai tingkat kepuasan mayarakat terhadap kepemimpinan Eramas. Selain itu, juga akan disurvei elektabilitas sejumlah tokoh di Sumut.
“Survei dilakukan bekerjasama dengan kampus tertentu. Tokoh-tokoh yang akan disurvei tingkat elektabilitasnya adalah mereka yang namanya dimunculkan dalam sarasehan nanti. Jadi, kita akan tanya juga kepada peserta sarasehan, siapa yang pantas memimpin Sumut ke depan. Sebab, Pilkada Serentak 2024 hitungannya sudah semakin dekat,” beber Mirza.
Sementara itu salah satu pendiri Pokja Humas Sumut, Idrus Djunaidi mengungkapkan, kalau saat ini sejumlah pihak telah memulai perang opini terkait kepemimpinan Eramas yang terhubung dengan Pilkada Serentak 2024.
“Ada yang menilai positif, ada pula yang negatif. Kita paham tujuannya terhubung dengan 2024. Lalu, ada yang mulai mengulik-ulik tendensi apakah Pasangan Eramas masih harmonis atau sudah pecah temberang,” ujar Idrus.
Tidak bermaksud ikut-ikutan menggiring opini publik jelang sarasehan, Idrus menggarisbawahi bahwa dalam sistem baku pemerintahan, sebagaimana Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “kunci” ada di kepala daerah. Sedangkan wakil kepala daerah, hanya dimandatkan membantu kepala daerah.
“Membantu, artinya jika diminta oleh kepala daerah. Atau, jika kepala daerah berhalangan tetap. Nah, jika wakil kepala daerahnya dicueki aja oleh kepala daerahnya, bagaimana? Apa yang mau dibantu?” rinci Idrus.
Aktivis yang juga deklarator Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) di Sumut ini juga mengungkap hasil monitoringnya terkait lalulintas informasi di media sosial maupun media konvensional tentang kepemimpinan Gubsu Edy Rahmayadi.
“Sejauh monitoring kita, Gubsu Edy justru lebih sering menunjukkan temperamen tingginya dengan komentar-komentar nyeleneh di Media dan bikin ‘gaduh’. Praktis lebih dari tiga setengah tahun sebelum ini, Gubsu Edy tidak membuka diri menerima masukan elemen masyarakat. Nah, setelah hampir empat tahun berkuasa, udah dekat-dekat lagi pilkada, baru dia terlihat sangat wellcome dan bahkan ‘pedekate’ sana-sini,” sindir Idrus.
Idrus mengatakan, publik lebih mengenal Gubsu Edy Rahmayadi sebagai gubernur cakap-cakap (baca: umbar cerita). Selama empat tahun, lebih banyak mengumbar kehebatan diri sendiri tanpa karya berarti.
“Tak banyak yang dia kerjakan. Lihat infrastruktur, lihat mutu pendidikan sekolah menengah tas yang menjadi tanggungjawab provinsi, tak ada peningkatan. Begitupun, kita masih perlu mendengar refleksi dari kawan-kawan lainnya dalam sarasehan nanti. Semoga persembahan Pokja Humas Sumut ini bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar