NISEL, suarapembaharuan.com - Aliansi Pemuda Nias Selatan, pada hari Rabu (16/03/2022) akan melaksanakan aksi damai di depan gedung KPK terkait kinerja Bupati Nias Selatan Dr. Hilarius Duha, SH, MH.
 |
| Ist |
Alisansi pemuda ini melakukan aksi karena kepala daerah mereka dicurigai menerima gratifikasi atau suap pada pembangunan Rumah Sakit Umum Nias Selatan.
Perwakilan aliansi pemuda Nias Selatan, R. Laia mengemukakan hal itu saat dikonfirmasi melalui telepon selularnya. Dalam aksi itu Laila mengaku sudah mendapat ijin dari Polda Metro Jaya. Selasa ( 15/03/2022 ).
Pimpinan aliansi A. Manao mengungkapkan, bahwa hal aksi damai di gedung KPK RI besok Rabu besok, untuk membongkar kasus dugaan korupsi berjamaah terkait pembangunan gedung RSUD Nias Selatan.
Manao mengungkapkan, bahwa laporan masyarakat Nias Selatan terkait pembangunan gedung RSUD, telah dilimpahkan ke KPK RI di Jl.H.R.Rasuna Said Jakarta .
Dengan adanya aksi Aliansi Pemuda Peduli Nias Selatan besok, maka kita harapkan pihak KPK dapat mengusut tuntas dugaan korupsi terkait pembangunan RSUD Nias Selatan.
Lanjut A Laila, aksi damai ini akan berlangsung 3 sampai 4 kali. "Kami aliansi pemuda peduli Nias Selatan , mendukung penuh KPK RI dalam membongkar kasus dugaan tindak pidana korupsi ini kepermukaan, siapa pun yang terlibat harus diadili," katanya.
Salah seorang tokoh masyarakat Nias Selatan mengatakan, pembangunan rumah sakit menuai banyak kritik dari masyarakat Nias Selatn. Bila dibandingkan dengan Pembangunan Komplek ekslusif Walo Green yang nota bene dihuni oleh Bupati dan Wakil Nias Selatan, Ketua DPRD Nias Selatan, sejumlah kepala dinas dan kontraktor ternama di Nias Selatan.
Pembangunan itu jusru lebih megah ditengah Situasi Ekonomi perpuruk, Sementara itu APBD Nias Selatan masih devisit hingga ratusan juta.
Patut diduga, RSUD Nias Selatan Vs Walo Green terjadi ketimpangan. Lahan produktif warga menjadi korban seperti sawah, infrastrukur menuju Hunia Exlusive Walo Green, yang dibiayai oleh APBD, sementara masih banyak daerah yang justru membutuhkan bantuan infrastruktur jalan.
R. Laia menambahkan bahwa Pembangunan Kompleks Exlusive Walo Green tidak memiliki Ijin AMDAL dari Dinas Lingkungan Hidup, pantai disekitar itu Walo Green menjadi milik orang-orang kaya dan pejabat teras Nias Selatan.
"Baru di Indonesia ini ada sebuah komplek yang mana Pimpinan Daerah, Ketua DPRD, Kepala Dinas strategis bersatu dengan kontraktor. Yang lebih heran lagi sekarang ini justru Bupati menerima tamu bukan lagi di rumah Dinas (Pendopo) melainkan di Walo green. Sejumlah Kegiatan Dinas dipusatkan di Walo green," sebutnya.
Semua isu itu akan kita suarakan besok di KPK besok dan terus akan melakukan aksi damai sampai KPK turun ke Nias Selatan memeriksa ke dua Mega Proyek tersebut.
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar