MEDAN, suarapembaharuan.com - Hasil survei opini publik dinilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri yang cukup tinggi tembus 80,2 persen.
 |
| Ist |
Ini membuktikan bahwa program transformasi Polri yang Presisi telah berhasil menghadapi lingkungan strategis (Lingstra) yang mempengaruhi organisasi Polri dalam kerangka penguatan brand integrity Polri.
“Artinya transformasi Polri yang Presisi merupakan formula yang tangguh untuk menghadapi kondisi Vuca (fenomena situasi perubahan sangat cepat dan cenderung tidak bisa ditebak) dalam lingkup pohon rindang organisasi Polri sebagai tempat berlindung masyarakat dari gangguan Kamtibmas dan Kamdagri,” ujar akademisi, Dr Alpi Sahari SH MHum, melalui keterangan tertulis, Kamis (09/12/2021).
Menurutnya, Polri berhasil melakukan dua pendekatan yang berkembang di dalam masyarakat yang terakumulasi di dalam transformasi Presisi yakni: Pertama, pendekatan ibi ius, ubi societas. Kedua, pendekatan fungsi social engineering bukan social machineering.
“Hal ini terlihat dari sikap tegas dan responsibilitas Kapolri, Jenderal Pol Listiyo Sigit yang dalam mengelola organisasi Polri berbasis pada keadilan transformatif yang selanjutnya diimplementasikan oleh jajarannya,” ujar Dr Alpi.
Hal ini, tambahnya, terlihat dari komitmen Kapolri agar kepala kesatuan wilayah bertanggungjawab atas organisasi yang dipimpinnya “ikan busuk dimulai dari kepala”. Keberhasilan atas peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Polri tidak terlepas juga dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses penegakan hukum yang terus meningkat.
“Ini tergambar dari implementasi program Presisi yang dilakukan oleh jajaran Bareskrim Polri dengan penekanan Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto untuk mengedepankan scientific, hati nurani dan penegakan hukum berbasis restorative justice.
Di samping itu tindakan proaktif jajaran Itwasum Polri untuk melakukan wasrik secara akuntabel dan transparan yang juga diikuti dengan pengawasan dari Kompolnas RI secara proporsional dan profesional sangat berperan penting dalam pencapaian tingkat kepercayaan masyarakat dimaksud,” paparnya.
Alpi mengatakan di tingkat kewilayahan, misalnya, jajaran Polda Sumut kebijakan pimpinan Polri dimaksud mampu dikelola oleh Polda Sumut secara baik. Hal ini terlibat dari tindakan progresif yang responsif dilakukan oleh Kapolda Sumut, Irjen Pol Panca Z Putra Simanjuntak dengan salah satu contoh merespons pedagang pasar gambir yang dianiaya oknum preman dengan mengikis stigma “hukum tajam ke bawah tumpul ke atas”.
Ini tentunya tidak terlepas dari peran Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Dr Dadang Hartanto yang berhasil mengelola pembenahan di dalam organisasi dengan penekanan pada konsep mental models (pembenahan mind set dan culture set) dengan orientasi pada legal ethic and moral philosophy hierarchy dan direction for choice yang juga tidak terlepas juga dari peran Irwasda Polda Sumut, Kombes Pol Armia Fahmi.
“Peran ini ditunjukkan dalam peningkatan kepuasan masyarakat dengan merespons setiap ketidakpuasan masyarakat dengan mengelola Dumas secara baik dan excellence,” ujarnya.
Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah peran Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi dengan mengelola segala informasi secara sistematis untuk disampaikan kepada publik berdasarkan fakta dan data dengan menguatkan fungsi content creative, content writter dan media relation telah memberikan kontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri khususnya Polda Sumut.
"Survei kepercayaan masyarakat tentunya didasarkan pada metode dan metodologi scientific dengan tingkat validasi akurasi berbasis data mencakup indikator: Pertama, keketatan sebagai standar konvensional: validitas internal dan eksternal, reliabilitas dan objektivitas. Kedua, keterposisian historis; lenyapnya ketidaktahuan stimulus tindakan. Ketiga, layak dipercaya dan keotentikan,” katanya. (SP)
Kategori : News
Editor : AHS
Posting Komentar